POLITIK

Data Tak Valid, PDIP: Pembagian Bansos di DKI Amburadul

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, William Yani menyebut bahwa data pembagian bantuan sosial (bansos) sembako oleh Pemprov DKI bermasalah.

“Soal data penerima (bansos), memang Jakarta ini masalah. Jujur, sejak awal saya sampaikan data menjadi masalah,” kata Yani, di Kantor DPD PDI Perjuangan DKI, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (20/4).

Sehingga, lanjut Yani pendistribusian sembako ke warga DKI selama status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tak tepat sasaran.

Artinya, orang yang seharusnya tidak dapat, akhirnya dapat,” tegasnya.

Dengan begitu, mantan anggota DPRD DKI ini meminta kepada Pemprov DKI untuk mengevaluasi ihwal penyaluran sembako bagi warga miskin tersebut.

“Ini kan baru tahap pertama, tahap kedua nanti bisa direvisi, hal-hal yang kurang tepat bisa dievaluasi untuk berikutnya,” ucapnya.

Diketahui, hingga kemarin, Pemprov DKI mengkonfirmasi telah mendistribusikan sebanyak 88.942 paket sembako kepada warga terdampak COVID-19.

Bansos itu telah disalurkan di 26 Kelurahan di wilayah Jakarta yaitu Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat.

Target penerima sembako sendiri sebanyak 1,2 juta keluarga yang bermukim di ibu kota. Program ini bersumber dari realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.

Recent Posts

JTT Tegaskan Komitmen Layanan Optimal Lewat Pemeliharaan Jalan Tol Trans Jawa Berkelanjutan

MONITOR, Bekasi - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) terus menegaskan komitmennya dalam menghadirkan layanan jalan…

18 menit yang lalu

Waspada Penipuan! Kemenag Tegaskan Info Rekrutmen CPNS dan PPPK Hoaks

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) meminta masyarakat berhati-hati terhadap beredarnya informasi palsu atau hoaks…

2 jam yang lalu

Tingkatkan Layanan, Ditjen Bimas Islam Gelar Engaging Communication 2026

MONITOR, Jakarta - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama memberikan penguatan jajarannya…

5 jam yang lalu

Kritik BNPP Seperti EO, DPR Desak Penguatan Pengelolaan Kawasan Perbatasan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyampaikan kritik tajam…

9 jam yang lalu

Analis: Putusan MK Tegaskan Kepastian Hukum Penataan Pengisian Jabatan ASN oleh Polri

MONITOR - Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro, menilai bahwa sikap Polri dan pemerintah…

10 jam yang lalu

Bukan Cuma Sekolah Gratis, Prabowo Hadirkan MBG dan Cek Kesehatan

MONITOR, Jakarta - Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam mencerdaskan…

12 jam yang lalu