MONITOR, Jakarta – Keputusan Presiden Joko Widodo melarang masyarakat untuk melakukan mudik Lebaran di tengah pandemi Covid-19 terus menuai perhatian. Anggota Komisi V DPR RI, Irwan, misalnya. Ia menyambut baik kebijakan pemerintah, namun harus diikuti dengan penutupan oprasional transportasi.
“Saya apresiasi walaupun dengan catatan sangat lambat presiden merespon, karena corona-nya sudah keburu menyebar dari kegiatan arus mudik masyarakat di sejumlah daerah yang sudah terjadi sebelumnya,” kata Irwan saat dihubungi, di Jakarta, Selasa (21/4).
Ia pun mengingatkan agar perintah presiden ini harus dikontrol untuk benar-benar dijalankan oleh semua jajaran kabinet, terlebih khusus oleh pelaksana tugas (Plt) Menteri Perhubungan Luhut Binsar Panjaitan.
“Karena, seringkali perintah presiden atau imbauannya, justru dibantah oleh pembantunya sendiri. Beberapa kali dikoreksi, lingkaran Istana saling membantah,” ucap wakil sekertaris jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat itu.
Oleh karena itu, Irwan berharap keputusan larangan mudik dimonitoring langsung oleh presiden, dan dijalankan dengan baik oleh para pembantunya. Sehingga, sambung dia, agar Presiden Jokowi dapat memperlihatkan tajinya sebagai pimpinan tertinggi di Republik ini, larangan mudik di tengah pandemi ini dapat dipatuhi.
“Diharapkan hal ini bisa membantu upaya pemerintah dalam memutus mata rantai corona,” paparnya.
“Jadi jangan sekadar bilang melarang mudik, tapi harus benar-benar diinstruksikan ke pembantunya dalam menyukseskan pelarangan mudik ini,” pungkas legislator Dapil Kalimantan Timur itu.
