MONITOR, Jakarta – Sejak hari Sabtu, 18 April 2020 kemarin, wilayah Jabodetabek yang meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sudah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini ditempuh, mengingat wilayah Jabodetabek sejauh ini menjadi episentrum kasus Covid-19 di Indonesia.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, menilai kebijakan PSBB di Jabodetabek akan tidak efektif tanpa dibarengi upaya penutupan sementara operasional Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line. Pasalnya, Pemerintah Pusat sendiri menolak untuk menghentikan moda transportasi umum tersebut.
“Sayangnya, efektivitas PSBB sepertinya sulit dicapai jika pemerintah pusat masih saja bersikap kontra terhadap sejumlah inisiatif kepala daerah. Misalnya, usulan Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat agar Kementerian Perhubungan menghentikan operasional KRL (Kereta Rel Listrik) Commuter Line di Jabodetabek selama 14 hari, ditolak oleh Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan tanpa diskusi yang mendalam,” ujar Fadli Zon, dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/4).
“Menurut saya, respon tersebut sangat memprihatinkan,” tambahnya.
Fadli menjelaskan, tanpa pembatasan aktivitas orang, rantai penularan virus Corona ini tidak bisa diputus. Menurutnya, KRL adalah salah satu rantai penting penularan virus tersebut.
Sementara itu, pihak Kementerian Perhubungan beralasan masih ada delapan sektor usaha yang diizinkan beroperasi selama masa PSBB, seperti sektor yang bergerak di bidang kesehatan dan pangan, sehingga mereka tak bisa melarang KRL agar berhenti beroperasi.
“Penghentian KRL akan membuat banyak orang tidak bisa bekerja. Padahal, mereka bekerja di sektor usaha yang masih diizinkan beroperasi selama PSBB, yang tersebar di daerah-daerah penyangga ibukota,” pungkas Ketua BKSAP DPR RI ini.
 Commuter Line.){kind=link}