Senator Papua Minta Keberadaan Pasukan Non-Organik di Papua Dievaluasi

MONITOR, Jakarta – Anggota DPD RI, Yorrys Raweyai, memandang perlu adanya evaluasi secara menyeluruh terkait dengan keberadaan ribuan pasukan non-organik yang berada di Papua.

Pasalnya, pada saat yang sama, berbagai peristiwa kekerasan yang melibatkan aparat keamanan, masyarakat Papua maupun kelompok-kelompok yang disebut-sebut selama ini sebagai kriminal maupun separatis, justru semakin meningkat.

“Saya memandang kondisi dan situasi ini memerlukan evaluasi secara menyeluruh. Ribuan pasukan non-organik yang sedang berada di Papua tidak lagi mampu memberi rasa aman,” kata Yorrys dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (17/4).

“Tapi sebaliknya, mereka menghadirkan situasi yang semakin hari semakin mengkhawatirkan,” tambahnya.

Tidak hanya itu, Yorrys mengatakan, rakyat Papua sedang menjadi objek dari persoalan akut yang selama ini tidak menemui solusi yang tepat. Bahkan, imbuh dia, mereka terkesan hanya cukup menerima apapun yang menjadi kebijakan dari pemerintah pusat, betapapun kebijakan itu acapkali mengundang tanya.

Ia mengatakan, nyaris tidak ada ruang untuk menolak, ataupun sekedar melayangkan sejumlah pertanyaan tentang situasi dan kondisi yang sedang mereka alami.

“Saya memahami sepenuhnya bahwa kekhawatiran tentang kondisi Papua yang semakin meresahkan, adalah kekhawatiran bersama. Namun sepatutnyalah kondisi tersebut dievaluasi dan diuji sejauhmana efektivitas dan efesiensi penerapannya di lapangan,” papar politikus Golkar itu.

“Memang, aparatur pertahanan dan keamanan memiliki tugas dan kewenangannya. Namun masyarakat pun memiliki hak penuh untuk menuntut pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut,”ujarnya.

Masih dikatakan dia, respons terhadap persoalan kekerasan di Nduga yang diwarnai aksi-aksi penertiban dan pengamanan seharusnya dievaluasi. Tuntutan penarikan pasukan non-organik oleh sebagian kalangan sejatinya dimaknai sebagai bagian dari kritisisme masyarakat terhadap peran dan fungsi aparatus keamanan selama ini.

“Sebab mereka adalah subjek bagi ketentraman, keamanan dan kedamaian,” ujar Yorrys.

Pria yang menjabat Ketua Komite II DPD ini juga menambahkan bahwa eskalasi kontak senjata yang melibatkan pihak keamanan dan mereka yang disebut sebagai kelompok kriminal serta separatis yang semakin meningkat, juga memerlukan evaluasi.

“Tidak hanya itu, kontak senjata antara aparat kepolisian dan TNI yang seringkali terjadi dan menyisakan korban pun sudah cukup memuat kita mempertanyakan keberadaan mereka, apakah menjadi ‘berkah’ atau ‘masalah* bagi Papua,”ketusnya.

Oleh karena itu, sebagai representasi regional dan teritorial, Yorrys mengapresiasi berbagai kebijakan dan langkah anitisipatif pemerintah. Tetapi bukan berarti langkah-langkah tersebut dirasa cukup di tengah persoalan-persoalan kekerasan justru semakin menjadi-jadi.

“Tanpa evaluasi, kita tidak akan berhenti menyaksikan berbagai anomali kebijakan yang ada di Papua,” pungkas Senator daerah pemilihan (Dapil) Papua itu.