Wakil Sekertaris Jenderal (Wasekjen) DPP PAN Saleh Daulay
MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, berharap kartu prakerja yang dikeluarkan pemerintah dapat memberikan manfaat maksimal.
“Karena itu, program ini harus direncanakan secara matang. Semua aspek terkait harus dipelajari dengan baik,” kata Saleh dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (16/4)
Selain soal anggarannya, sambung dia, ada banyak hal lain yang sangat perlu diperhatikan pada program kartu prakerja tersebut. Antara lain, kata Saleh, soal kepesertaan, proses seleksi, persebaran kepesertaan, metode pelatihan, lembaga pelatihan, dan link and match-nya dengan dunia usaha.
“Dari sekian banyak hal yang perlu diperhatikan tersebut, tentu keberadaan lembaga pelatihan perlu disoroti secara serius. Karena, salah satu kunci keberhasilan program ini terletak pada lembaga pelatihan yang diajak kerja sama,” paparnya.
Sebagaimana disebutkan pemerintah, setiap pelatihan kerja yang dilakukan, pemerintah menyiapkan 3,55 juta per orang, dan dari 3,55 juta itu, 1 juta diantaranya akan dipergunakan untuk biaya pelatihan.
Ia menduga, lembaga pelatihan yang diajak bekerjasama akan mendapatkan insentif dari yang 1 juta tersebut.
“Dengan dinaikkannya anggaran program kartu prakerja menjadi Rp 20 triliun, tingkat kepesertaanya pun naik. Dari yang tadinya target sasaran 2 juta orang, sekarang berubah menjadi menjadi 5,6 juta orang. Jumlah ini tentu sangat besar,” ujarnya.
“Wajar kemudian jika ada orang yang mempersoalkan keterlibatan lembaga-lembaga pelatihan. Sebab, peserta yang akan dilatih 5,6 juta orang,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Saleh mendesak agar pemerintah lebih terbuka dalam menjelaskan alasan-alasan pemilihan suatu lembaga yang direkrut, termasuk keterlibatan instansi start-up Ruangguru. Ini penting sebab harapan masyarakat agar program ini berhasil sangat besar.
“Ruangguru ini kan diketahui adalah milik salah seorang staf khusus presiden. Dan sekarang banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Apakah startup ruangguru ini sudah mengikuti seleksi sebelumnya? atau ditetapkan saja oleh PMO (project management officer)?” telisik politikus PAN itu.
“Saya tidak tahu apakah ada pendaftaran dan seleksi pada lembaga pelatihan yang ingin bergabung? Setidaknya, informasi terkait keterlibatan lembaga-lembaga pelatihan dalam program kartu prakerja dinilai sangat terbatas,” pungkas Saleh.
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas (Satgas) Antipremanisme…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan ucapan selamat Hari Kartini kepada seluruh…
MONITOR, Jakarta - Industri wastra Indonesia berpotensi untuk terus tumbuh dan semakin diminati konsumen lokal…
MONITOR, Banjarbaru - Sebanyak 314 Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Banjarbaru menggunakan hak…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat peran syahbandar di pelabuhan perikanan untuk…
MONITOR, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga dalam mewujudkan Indonesia Emas…