PARLEMEN

Di Tengah Wabah Corona, Politikus PAN Desak Pemerintah Turunkan Harga BBM

MONITOR, Jakarta – Seiring terjadinya penurunan tajam pada harga minyak dunia, Pemerintah didesak untuk melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus mengatakan, Pemerintah perlu menurunkan harga BBM dengan tingkat harga keekonomian. Hal ini, kata dia, dalam rangka menjamin akses masyarakat bawah terhadap BBM premium dan solar.

“Penurunan harga BBM nonsubsidi seperti jenis Pertalite dan Pertamax agar juga disesuaikan dengan daya beli masyarakat saat ini, dengan tetap menjamin pasokan dan distribusi ketersediannya ditengah mewabahnya Covid-19,” ujar Guspardi dalam siaran persnya, belum lama ini.

Anggota Komisi II DPR RI menilai, kebijakan menurunkan harga BBM saat ini sudah sangat mendesak. Ia mengatakan, pemerintah harus menyikapi nilai jual BBM tersebut kepada masyarakat, agar tidak ada kesan negara mengeksploitasi rakyatnya dengan memberikan harga yang terlalu tinggi dari nilai keekonomian.

“Saat ini adalah momentum yang tepat bagi Pemerintah untuk mengambil langkah penurunan harga BBM. Di samping karena harga minyak dunia turun tajam, juga akibat dampak pandemi Covid-19 yang berimbas kepada melemahnya ekonomi sebagai konsekuensi kebijakan yang ditetapkan Pemerintah dengan pemberlakuan PSBB, dimana ruang gerak masyarakat dibatasi, sehingga hampir seluruh bidang usaha dari hulu sampai hilir tidak bergerak,” ungkap legislator dapil Sumatera Barat II ini.

Recent Posts

Top 10 Kampus RI dengan Kualitas Riset Terbaik Versi THE WUR 2027

MONITOR, Jakarta - Empat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) masuk dalam jajaran 10 besar…

34 menit yang lalu

Sinjai Tingkatkan Kewaspadaan Dini Penyakit Hewan, Kementan Dorong Surveilans dan Biosekuriti Diperkuat

MONITOR, Jakarta — Kementerian Pertanian (Kementan) mendukung Pemerintah Kabupaten Sinjai memperkuat langkah pengendalian Avian Influenza…

6 jam yang lalu

Sumur Warga Mengering, Lumajang Idea Terjunkan Air Bersih ke Ranuyoso dan Padang

MONITOR, Lumajang - Sumur-sumur warga mulai mengering akibat musim kemarau berkepanjangan. Kondisi tersebut membuat masyarakat…

7 jam yang lalu

BPIH 2027 Rp98,4 Juta, Komnas Haji: Jalan Tengah, tapi Subsidi APBN Perlu Payung Hukum

MONITOR, Jakarta - Pemerintah dan DPR RI menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027…

8 jam yang lalu

Pemerintah Resmi Terbitkan Perpres Perlindungan Ekosistem Ojek Online

MONITOR, Jakarta – Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan…

9 jam yang lalu

Komnas Haji Nilai BPIH 2027 Moderat, Soroti Subsidi APBN dan Minta Fatwa MUI

MONITOR, Jakarta - Komite Nasional Haji (Komnas Haji) menilai kesepakatan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)…

9 jam yang lalu