MONITOR, Jakarta – Alumni petugas haji optimis penyelenggaraan haji tahun 2020 ini dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam rencana perjalanan haji tahun ini. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Penyelengaraan Haji dan Umrah Kemenag sekaligus, Prof. Dr. H Nizar, dalam Diskusi Jagong Haji dan Umrah melalui daring aplikasi Zoom, Jumat (10/04).
Nizar yang juga merupakan Ketua Dewan Penasehat PB FKAPHI ini mengatakan, meski belum ada keputusan dari Pemerintah Arab Saudi, Kemenag sudah menyiapkan tiga skema penyelenggaraan haji tahun 2020 ini.
Ketiga skema tersebut, kata dia, antara lain skema jika penyelenggaraan haji berjalan normal, skema penyelenggaraan haji dengan pembatasan kuota serta skema jika penyelenggaraan haji dibatalkan.
“Teman-teman semua saya harapkan prinsipnya kita sudah harus siap melaksanakan opersional haji,” kata Nizar.
Menurutnya, jika haji dilaksanakan atau tidaknya oleh Pemerintah Arab Saudi tetap tidak ada ruginya apabila kita terus melakukan persiapan, jika memang dibatalkan jemaah yang sudah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) akan diprioritaskan akan diberangkatkan tahun depan atau Bipihnya bisa dikembalikan lagi ke jemaah haji.
“Apa sih ruginya kalau haji tetap dilaksanakan atau tidak (baca Covid-19), andai kata haji dibatalkan oleh Pemerintah Arab Saudi apa ruginya kita? Kan tidak ada ruginya. Jemaah masih tetap bisa menanti tahun 2021 dari segi waiting list memang jadi tambah panjang kalau dari sisi finansial tidak ada ruginya, sementara ada atribut-atribut petugas ya gak apa-apa kalau tahun ini tidak jadi kan bisa digunakan tahun depan, begitu juga buku manasik yang tahun ini tidak bisa digunakan nanti bisa digunakan tahun depan,” jelas Nizar.
“Begitu juga bagi jemaah yang melakukan pelunasan, apabila nanti haji dibatalkan pemerintah Arab Saudi, ya duitnya bisa dikembalikan. Kalau mau disimpan di Bank Penerima Setoran Bpih ya jauh lebih baik nanti tunggal dihitung selisihnya berapa, karena secara logika gak mungkin berkurang malah bertambah,” sambungnya.
Nizar berharap kepada petugas haji yang sudah mengikuti pelatihan maupun yang belum mengikuti pelatihan baik petugas kloter atupun non kloter Arab Saudi untuk selalu optimis, pihaknya juga sudah menyiapkan beberapa skema pelatihan petugas antara lain mengkombinasikan mekanisme pemberian materi pelatihan dalam bentuk daring secara online dan praktek secara offline.
“Ada beberapa skema pelatihan petugas haji antara lain kombinasi online dan offline, ada materi yang tidak bisa disampaikan melalui ceramah dan harus praktek, maka itu nanti itu akan kita lalukan menjelang keberangkatan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum PB FKAPHI HM Affan Rangkuti mengapresiasi Dirjen PHU Nizar yang telah memberikan arahannya terkait informasi penyelenggaraan haji terkini, sehingga para pegiat haji yang berada di daerah dapat memberikan informasi dan edukasi perhajian kepada masyarakat.
Affan juga berharap, para pengurus FKAPHI menjadi pribadi yang sangat peduli dengan haji serta mampu melakukan pengelolaan manajemen yang bersentimen negatif kepada haji.
“Wajib hukumnya bagi kita untuk memberikan pengarahan dan penyejukan kepada pihak-pihak tersebut agar tidak berbicara sembarangan yang nantinya dapat melakukan penodaan yang tidak baik bagi bangsa khususnya bagi umat Islam,” pungkasnya.
Sebagai informasi, diskusi ini digagas Pengurus Besar Forum Komunikasi Alumni Petugas Haji Indonesia (PB FKAPHI) dengan menghadirkan narasumber langsung Dirjen PHU Nizar serta dihadiri oleh para pengurus FKAPHI baik pengurus besar maupun pengurus wilayah dan Kasi PHU kabupaten kota.
