Kantor pelayanan PBB dan BPHTB Badan Keuangan Daerah Kota Depok. (Foto: istimewa).
MONITOR, Depok – Badan Keuangan daerah (BKD) Kota Depok memberikan keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaan (P2). Meski demikian, perolehan PBB P2 ditargetkan mencapai Rp 22,7 miliar hingga Juni 2020.
“Targetnya Rp 22,7 miliar sampai Juni nanti. Harapan kami bisa lebih dari itu,” kata Kepala Bidang Pajak Daerah II BKD Kota Depok, Muhammad Reza, Kamis (9/4).
Untuk tahun ini, kata Reza, pihaknya menargetkan perolehan PBB P2 sebesar Rp 324 miliar. Hingga saat ini, perolehannya telah mencapai Rp 22 miliar.
“Mudah-mudahan upaya yang kami lakukan bisa mendongkrak target tahunan. Bahkan harapannya bisa melampaui target seperti tahun-tahun sebelumnya,” harapnya.
Untuk diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui BKD menghapus sanksi administrasi PBB P2. Kebijakan ini dibuat guna memberikan keringanan kepada Wajib Pajak dalam masa pandemi Coronavirus Disaese 2019 (Covid-19).
Sanksi administrasi yang dimaksud yaitu keterlambatan pembayaran PBB P2 yang dikenakan 2 persen setiap bulan dengan maksimal denda 48 persen. Penghapusan sanksi untuk tunggakan sampai dengan tahun 2019.
MONITOR - Bagi Nursyahwa Syakila, Al-Qur’an bukan sekadar bacaan. Sejak usia 7 tahun, ayat-ayat Al-Qur’an…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengimbau jemaah umrah yang belum berangkat ke…
MONITOR, Jakarta — Kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) selama hampir dua tahun sejak dibentuk…
MONITOR, Bekasi — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mendorong…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus berupaya meningkatkan industri kecil dan menengah (IKM) kosmetik nasional…
MONITOR, Jakarta - Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama memperkuat perencanaan dan penganggaran sebagai bagian dari…