MONITOR, Jakarta – Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menyatakan akan lebih kritis dalam menyoroti kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut dikatakan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Mohammad Arifin, usai Ahmad Riza Patria terpilih menjadi Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta.
“Selama ini kami sudah sangat kritis dalam menyikapi kebijakan Pemprov DKI, Nah dengan terpilihnya Riza Patria sebagai Wagub DKI tentunya kami akan lebih kritis lagi dalam menyoroti kebijakan Pemprov DKI yang tidak pro rakyat Jakarta,” ungkap Arifin, Senin (6/4).
Meski demikian, kata Arifin, PKS menerima hasil keputusan pemilihan Wagub yang hasilnya dimenangkan oleh Riza Patria.
“Ini hasil dari politik dimana Riza Patria lah pemenangnya. Kami ucapkan selamat kepada beliau. Kami dari PKS sudah berikhtiar maksimal memberikan calon wakil gubernur yang terbaik yang siap bekerja membantu Gubernur mengatasi persoalan DKI,” terang Arifin.
Menurut pengakuan Arifin, dari survey yang dilakukan survei publik, Nurmansyah memiliki elektabilitas tertinggi.
“Tapi itulah hasil proses demokrasi disini (DPRD DKI) antara logika perpolitikan di DPRD DKI dengan publik tentunya berbeda,” imbuhnya.
Tak hanya itu Arifin, mengatakan kalau kekalahan Nurmansyah Lubis dalam pertarungan kursi wagub, mencerminkan kalau PKS benar-benar partai oposisi.
“Nah inilah hasilnya, DKI Jakarta adalah Ibu Kota yang biasanya perpolitikan di Ibu Kota itu tidak jauh berbeda dengan perpolitikan di tingkat nasional,” pungkasnya.
MONITOR, Nganjuk - Setelah mengunjungi Daerah Irigasi Siman di pagi hari, Menteri Pekerjaan Umum (PU)…
MONITOR, Jakarta - Timnas Futsal Putri Indonesia berhasil meraih kemenangan gemilang atas Myanmar dengan skor…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memastikan berita dibukanya lowongan kerja Pendamping…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyambut terpilihnya calon pimpinan KPK dan…
MONITOR, Jakarta - Isu kemiskinan dan kelaparan menjadi isu yang sama-sama diserukan oleh Ketua DPR…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo meminta Pemerintah untuk…