Kemendes PDTT

PKTD, Solusi Ketahanan Ekonomi Desa Lawan Virus Corona

MONITOR, Jakarta – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah mengeluarkan Protokol penanganan wabah Virus Corona (Covid-19) agar tidak masuk ke desa. Protokol itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2020 tertanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Corona dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

Surat edaran ini pun bagian dari instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bertujuan perang lawan pandemi global dan perkuat perekonomian masyarakat desa.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan, protokol ini diambil pemerintah sebagai bentuk respon dan antisipasi terhadap kemunculan kasus Covid-19 di wilayah desa dengan situasi ekonomi dan akses kesehatan yang masih terbatas.

Gus Menteri mengatakan, meski ditengah wabah Covid-19 ini, selain pencegahan agar wabah ini tidak merambah ke desa, sisi ekonomi masyarakat sebagai jaring pengaman sosial pun harus diperhatikan.

“Untuk itu, masyarakat harus tetap perhatikan kegiatan Padat Karya Tunai Desa,” kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Sejumlah poin dalam penerapan kebijakan PKTD dalam melawan pandemi Covid-19 desa, yang pertama yakni mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai dasar untuk mengeluarkan Dana Desa tahun 2020.

Untuk diketahui, ciri kegiatan-kegiatan yang masuk dalam program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) adalah proporsi upah harus lebih besar dari non upah, selanjutnya tidak terlalu membutuhkan keahlian khusus dan melibatkan jumlah pekerja banyak.

Kemendes PDTT akan melakukan PKTD secara swakelola oleh perangkat desa dan masyarakat, disusul dengan mendayagunakan sumber daya manusia (SDM) dan teknologi yang ada di desa, agar aspek seperti kebersihan tetap terjaga tanpa ada teknologi dari luar desa.

Adapun pekerja yang diprioritaskan dalam PKTD tersebut adalah anggota keluarga miskin dan marjinal dengan sistem upah harian sehingga menjaga keberlangsungan perekonomian mereka.

“Yang lebih penting lagi adalah bagaimana uang itu bisa diberikan kepada pekerja setiap hari. Ini untuk menjaga daya beli, supaya masyarakat tetap bisa menikmati kegiatan ekonomi yang ada di dana desa,” imbuhnya.

Selain itu, yang tak kalah pentingnya, yakni aspek kesehatan pekerjanya sendiri juga harus diperhatikan.

“Menjaga jarak aman antarpekerja serta menggunakan masker jika pekerja mengalami gejala sakit,” tutup Gus Menteri.

Recent Posts

Menteri UMKM: LAKSMI Tingkatkan Graduasi Ekonomi Pengusaha Mikro Inklusif

MONITOR, Surabaya – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong peningkatan graduasi ekonomi masyarakat…

18 jam yang lalu

Menaker: Hakim Ad Hoc PHI Jaga Kepastian Hukum

MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pertimbangan hakim yang adil dan jelas menjadi bagian…

1 hari yang lalu

Guru Besar UIN Jakarta: Rekognisi Pesantren Perlu Diikuti Afirmasi Anggaran

MONITOR, Jakarta - Rekognisi negara terhadap pesantren perlu diterjemahkan ke dalam afirmasi kebijakan dan anggaran…

1 hari yang lalu

Kementerian UMKM Perkuat Inkubator untuk Cetak Wirausaha Berkualitas

MONITOR, Surabaya – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya memperkuat…

2 hari yang lalu

Menag Berhentikan Prof. Muzakki sebagai Rektor UIN Surabaya

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar memberhentikan Prof. Akh. Muzakki dari tugas tambahan sebagai…

2 hari yang lalu

Wamenaker: Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Ditargetkan Oktober 2026

MONITOR, Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyatakan bahwa pemerintah dan DPR RI…

2 hari yang lalu