Kritik Wacana Darurat Sipil, Rektor ITBAD: Rakyat Butuh Makan!

MONITOR, Jakarta – Wacana darurat sipil yang akan diberlakukan oleh pemerintah dalam menghadapi wabah Covid-19 menuai berbagai kritik. Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (ITB-AD), Mukhaer Pakkanna, menilai keputusan tersebut merupakan suatu langkah yang kebablasan.

Mukhaer menjelaskan, status darurat sipil hanya bisa diterapkan dalam kondisi ketertiban dan keamanan negara tidak terkendali.

“Saya kira saat ini di tengah wabah masif ini negara masih aman dan stabil. Maka langkah karantina wilayah atau pembatasan sosial masih jauh lebih tepat. Saya khawatir aparat keamanan terutama TNI akan bertindak represif,” ujar Mukhaer dalam keterangannya, Rabu (1/4).

Lebih lanjut ia menegaskan, masyarakat saat ini sudah sadar tentang arti pentingnya dampak wabah Covid-19 ini. Mereka sudah siap jika ruang geraknya dibatasi dalam konteks social distancing atau physical distancing.

“Yang dibutuhkan rakyat adalah bagaimana melanjutkan denyut nadi kehidupannya. Bagaimana agar asap dapur tetap mengepul. Karena itu, pemerintah melalui aparat dan regulasi yang dibuat menjamin ketersediaan pangan dan sembako selama masa karantina. Libatkan perangkat RT, RW, Desa, kelurahan dan dikoordinir oleh Pemda,” jelasnya.

Mukhaer pun menjelaskan Pemerintah tidak boleh lepas tangan untuk memproteksi atau melindungi rakyatnya. Pemerintah sudah punya database tentang rakyat yang perlu dibantu. Pihak mana saja yang perlu diberikan stimulasi untuk menggerakkan ekonomi keluarga dan negara. Jangan sampai dalam masa karantina wilayah, rakyat mati kelaparan.

“Ini tanggungjawab sosial kita semua. Tentu masyarakat sipil dan terutama orang-orang kaya yang selama ini hidup dan menikmati usaha di Tanah Air, jangan lupa kacang dari kulitnya. Mereka harus punya rasa nasionalisme di tengah masyarakat sedang kritis. Mereka jangan banyak buat dalih untuk mempertahankan egoismenya,” terang Mukhaer.

Ia menekankan, bahwa karantina wilayah adalah langkah yang tepat. Darurat sipil harus dicabut karena membahayakan nasib rakyat.

“jika tidak dicabut, suasana akan makin mencekam. Yang bukan tidak mungkin suasana social disorder akan meletus. Rakyat hanya butuh keberlanjutan pangan dan sembako,” pungkasnya.