Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera
MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menolak kebijakan Presiden Jokowi mengenai penetapan darurat sipil dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Menurut dia, seharusnya pemerintah menerapkan status Karantina Wilayah sebagai upaya menekan penyebaran wabah Wuhan tersebut.
“Kita tolak darurat sipil. Pemerintah blunder. Mestinya karantina wilayah (lockdown) berbasis UU No 6 Tahun 2018,” kata Mardani dalam keterangan tertulisnya, Selasa (31/3).
Ketua DPP PKS ini menilai dalam kondisi darurat sipil, pemerintah akan semakin tidak fokus menangani pandemi corona. Sebab kewenangannya akan jadi meluas dan berpotensi tidak terkontrol.
“Darurat sipil memudahkan pemerintah menyadap, memeriksa, hingga menghentikan arus informasi. Bahkan menangkap bukan atas dasar melanggar social distancing,”paparnya.
Harusnya, saran Mardani, pemerintah fokus membuat aturan social dan physical distancing dengan disiplin ketat, dengan tetap menjaga masyarakat berpenghasilan rendah terjamin kesejahteraannya.
“Bila perlu, Pak Jokowi melaksanakan Karantina Wilayah (lockdown), karena dengan ini bisa parsial di beberapa daerah. Kalau Darurat Sipil, kita tolak. Ayo kedepankan Karantina Wilayah atau lockdown,” pungkasnya.
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI H Yandri Susanto S.Pt mengajak seluruh masyarakat Indonesia…
MONITOR, Jakarta - Tim U-20 Indonesia kembali menjalani pemusatan latihan (TC) di Jakarta mulai Minggu…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas hari ini, Senin (29/04/2024)melantik Rektor Institut Agama…
MONITOR, Jakarta – Pertamina Group berhasil memboyong 8 penghargaan pada ajang Festival Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan…
MONITOR, Pemalang - Koordinator Nasional Pergerakan Jiwa Nusantara (KORNAS PJN) menggelar acara doa bersama dan…
MONITOR, Jakarta - Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan…