MONITOR, Jakarta – Keberanian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengeluarkan kebijakan lockdown sangat dinanti banyak kalangan. Kebijakan ini dinilai bisa memperkecil peluang penyebaran virus Corona di Jakarta.
Menurut Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, kebijakan lockdown merupakan kebijakan solutif yang harus dilakukan oleh kepala daerah untuk menyelamatkan warganya dari penyebaran virus corona yang semakin meluas.
“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Solus populi suprema lex. Jadi Pak Anies harus berani mengeluarkan kebijakan lockdown Jakarta selama 14 hari saja. Kemudian siapkan formula penanganan warga yang terdampak lockdown,” ujar Mujiyono.
Mujiyono pun kemudian melakukan hitung-hitungan ketika kebijakan lockdown tersebut dilakukan Anies.
Dari perhitungannya, Mujiyono mendapatkan angka Rp 3-5 triliun yang harus disiapkan Pemprov DKI, ketika kebijakan lockdown tersebut harus diberlakukan. Alokasi itu bisa diambil dari anggaran kegiatan yang tidak prioritas pada APBD DKI 2020.
“Hitungannya, asupan energi sesuai standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) dari Kementerian Kesehatan (bila mengambil patokan 2150 kkal). Dengan kata lain, warga mengeluarkan minimal Rp 33.000 per hari untuk makan. Kalau semua warga Jakarta ditanggung selama 14 hari, hitungan saya hanya butuh Rp 5 triliun,” jelas dia.
Menurut Mujiyono, Anies tidak perlu takut dengan sanksi politik dari pemerintah pusat karena Gubernur DKI Jakarta dipilih secara langsung oleh warga Jakarta bukan ditunjuk Presiden. Namun, Anies perlu merumuskan formula lockdown yang bisa diterapkan di Jakarta.
“Selama 14 hari lockdown itu, Pemprov DKI Jakarta harus bisa menjamin kebutuhan warganya. Misalnya dengan mendistribusikan bahan pangan langsung ke setiap rumah seperti yang dilakukan Filipina, tapi warga wajib berdiam diri di rumah,” ungkap dia.
Dia meyakini, stok pangan di Jakarta bisa mencukupi hingga usai Hari Raya Idul Fitri. Bahkan pangan itu diusulkan dibagikan gratis oleh pemerintah selama masa lockdown itu. Dia mendorong agar Anies punya sikap tegas demi keselamatan warganya.
“Urusan populis atau tidak populis itu tabrak saja dulu. Karena keselamatan warga Jakarta ini nomor satu. Pemerintah harus memperketat pengawasan untuk memeriksa akses keluar-masuk Jakarta, sebagai upaya pemerintah menghentikan penyebaran wabah ke daerah lainnya,” tutur dia.
Namun, Mujiyono tidak setuju jika penanganan warga terdampak dibantu dengan dana bantuan langsung tunai atau BLT. Menurutnya, pemberian dana bantuan tunai rawan dikorupsi oleh pihak yang mengambil kesempatan dalam musibah.
