PARLEMEN

Komite I Minta Pemerintah Alokasikan Belanja PUPR dan Alutsis Untuk Corona

MONITOR, Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) RI dalam situasi terkini menghadapi penyebaran virus Covid19 untuk melakukan pemantauan dalam upaya memastikan terjaganya kepentingan publik serta masyarakat di daerah. 

Salah satunya, meminta pemerintah untuk secara bijaksana melakukan penyesuaian anggaran demi mendukung penanganan Covid19. 

“Saya meminta agar pemerintah menimbang anggaran Kementerian PUPR dan belanja alutsista, sebagian dialihkan untuk penanganan Covid19” kata Ketua Komite I DPD, Teras Narang dalam keterangan tertulisnya, dimuat Kamis (26/3). 

Pihaknya pun mengingatkan agar kementerian keuangan tidak memangkas anggaran dana Desa, sebab dalam situasi saat ini, dana tersebut justru akan sangat bermanfaat bagi desa. Khususnya, sambung, Teras untuk menghadapi dampak sosial dan ekonomi yang dapat ditimbulkan Covid19. 

Pria yang pernah memimpin Kalimantan Tengah periode 2005-2015 ini pun meminta agar pemerintah menyusun mekanisme agar pemanfaatan dana desa dapat dialihkan pada sektor kesehatan masyarakat dalam situasi saat ini. Hal ini sekaligus untuk membangun kesadaran masyarakat akan peran dana desa bagi kepentingan publik. 

“Secara khusus pihaknya juga meminta agar setiap unsur pimpinan daerah juga agar melakukan hal yang sama mendukung pemerintah pusat mengatasi penyebaran Covid19,” papar dia.

“Diantaranya dengan melakukan penyesuaian terhadap APBD agar lebih tanggap pada penanganan Covid19,” sebutnya.

Dalam hal ini, gubernur selaku wakil pemerintah pusat, agar melakukan koordinasi, pengawasan dan supervisi terhadap kabupaten dan kota sampai tingkat pedesaan demi memastikan daerah sungguh siap hadapi situasi yang ada.

Terlebih dalam situasi saat ini, perhatian khusus pada tenaga kesehatan yang berada di garda depan, mendesak dibutuhkan. Ketersediaan alat pelindung diri (APD) hingga fasilitas kesehatan yang memadai perlu jadi perhatian pemerintah agar tidak perlu tenaga kesehatan mengalami kesulitan dalam memenuhi tanggungjawabnya. 

Dalam kesempatan itu, pihaknya menyesalkan, beberapa tenaga kesehatan dan masyarakat harus meninggal karena situasi ini. 

“Untuk itu pemerintah dari pusat hingga daerah perlu melakukan koordinasi intensif dan mengelola anggaran bersama untuk mengatasi penyebaran Covid19,” pungkasnya.

Recent Posts

Khotmul Qur’an Braille di Bandung, Bukti Pendidikan Islam Inklusif Terus Menguat

MONITOR, Bandung - Suasana haru dan penuh semangat Ramadan terasa di Masjid Ibnu Umi Maktum,…

3 jam yang lalu

Kemenhaj Perkuat Layanan Haji Inklusif bagi Lansia dan Disabilitas

MONITOR, Jakarta - Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj)…

5 jam yang lalu

Menkeu Purbaya Pimpin Sidang Debottlenecking, Percepat Izin Investasi

MONITOR, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memimpin jalannya Sidang Debottlenecking yang ke-5…

7 jam yang lalu

Mudik 2026, Masjid Bekasi Sediakan Tempat Istirahat dan Takjil 24 Jam

MONITOR, Jakarta - Program Masjid Ramah Pemudik mulai beroperasi di sejumlah wilayah. Di Bekasi misalnya,…

10 jam yang lalu

Tercatat 24 Ribu Jemaah Umrah Indonesia Berhasil Pulang ke Tanah Air

MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia melalui Staf Teknis Urusan Haji terus…

12 jam yang lalu

DPR Desak ASDP Perketat Keamanan Kapal Merak-Bakauheni Jelang Mudik

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mendorong PT ASDP Indonesia Ferry…

19 jam yang lalu