Pilwagub DKI Tetap Digelar, Pengamat Ingatkan Potensi Politik Transaksional

Pengamat Politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun (dok: merahputih)

MONITOR, Jakarta – Rencana Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta ditengah pandemi virus corona menuai sorotan dari beragam kalangan. Pengamat Politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, menilai sikap panitia pemilihan (Panlih) Wagub DKI saat ini terkesan memanfaatkan momentum lemahnya pengawasan publik terhadap DPRD DKI saat ini.

“Publik sedang fokus dengan Covid-19. Kan pemilihan Wakil Gubernur DKI di DPRD DKI itu berdasarkan data pada pola-pola lama di masa Orde Baru, itu memungkinkan terjadinya money politic atau politik transaksional. Nah saat ini pertanyaannya adalah siapa yang mengawasi proses itu?,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (26/3).

Ia menilai rencana Panlih Wagub DKI tersebut juga tidak sejalan dengan imbauan Presiden Joko Widodo soal pencegahan penyebaran virus Corona, yakni tidak mengadakan pertemuan dengan jumlah orang banyak.

“Ini juga menunjukkan DPRD DKI tidak mengindahkan perintah Presiden Joko Widodo dan upaya serius Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menangani kasus Covid-19 ini. Jadi mengabaikan kebijakan nasional dan kebijakan daerah yang diarahkan semuanya untuk melakukan social distancing,” pungkasnya.