BERITA

PKS Desak Pemerintah Segera Lakukan Lockdown di Kota-kota Besar

MONITOR, Jakarta – Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mendesak DPR untuk memaksa pemerintah segera melakukan lockdown, mengingat jumlah pasien terpapar virus corona semakin meningkat.

Ia mengatakan, kebijakan lockdown bisa dilakukan secara pasrsial di kota-kota besar yang memiliki potensi cepat penyebarannya. Untuk wilayah Jabodetabek, ia menyarankan agar segera diterapkan lockdown.

“Justru saat seperti ini DPR mesti jadi mitra pemerintah bergandeng tangan menjaga masyarakat. Yang terpenting justru memaksa pemerintah lockdown parsial, Jabodetabek dan kota besar,” kata Mardani dalam keterangannya, Rabu (25/3).

Lebih lanjut, ia meminta DPR turut membantu pemerintah memudahkan pembahasan APBN, anggaran tersebut nantinya untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19).

“Membuat regulasi yang memudahkan pemerintah membahas APBN Perubahan agar alokasi untuk COVID-19 dapat segera diwujudkan. Membantu pemerintah untuk BLT dan lain-lain,” ujarnya.

Anggota Komisi II DPR itu menilai pemerintah perlu menambah jumlah rumah sakit darurat dengan memanfaatkan hotel-hotel BUMN, menurutnya hal itu bisa dilakukan tidak hanya di hotel wisma atlet. Ia pun menolak wacana gedung DPR akan dijadikan rumah sakit sementara, hal itu menurutnya gedung DPR tidak cocok dijadikan penginapan.

“Hotel-hotel BUMN sekarang tingkat hunian rendah. Semua sudah siap dan tidak perlu renovasi. DPR tidak cocok karena tidak didisain untuk menginap,” ungkapnya.

Recent Posts

Tito dan Dasco Rakor di Aceh, 12 Wilayah Belum Pulih Pascabencana

MONITOR, Jakarta - DPR RI kembali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR dengan…

4 jam yang lalu

Menag Dukung STABN Raden Wijaya Jadi Institut, Tekankan Kematangan

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung rencana transfornasi  Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri…

7 jam yang lalu

Kemenhaj: Nilai Manfaat Haji Khusus Hak Jemaah, PIHK Wajib Transparan!

MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan bahwa proses PK (Pengembalian Keuangan) Haji…

8 jam yang lalu

DPR: Kritik Pandji di Mens Rea Wajar, Tak Harus Dipolisikan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah merespons pelaporan komika Pandji Pragiwaksono ke…

9 jam yang lalu

HAB-80 di Wonogiri, Menag Sebut Jalan Sehat Lintas Iman Wujud Keindonesiaan

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar melepas ribuan peserta Jalan Sehat Kerukunan Umat Beragama…

11 jam yang lalu

Mahfuz Sidik Prediksi Rentetan Peristiwa Tak Terduga di Politik Global

MONITOR, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Mahfuz Sidik Indonesia mengatakan, pemerintah Indonesia…

12 jam yang lalu