BERITA

Menteri Muhadjir: Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Antisipasi Dampak Covid-19

MONITOR, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan akan mempercepat penyaluran program keluarga harapan (PKH) Tahap II dari semula bulan April 2020 menjadi 15 Maret 2020.

Percepatan pencairan bantuan sosial (Bansos) tersebut, kata Muhadjir merupakan langkah pemerintah dalam mengantisipasi dampak wabah Covid-19, terutama untuk masyarakat penerima Bansos.

“Sesuai arahan Presiden, fokus kita tidak hanya terkait isu-isu kesehatan tetapi juga bantuan sosial dan stok pangan,” kata Muhadjir dalam keterangan tertulisnya usai Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden melalui teleconference, di Jakarta, Rabu (25/3).

Dalam kesempatan itu, mantan menteri pendidikan ini menghimbau Pemerintah Provinsi agar mendorong kabupaten/kota dan Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk melakukan sosialisasi, terkait perubahan skema pemberian manfaat bantuan PKH menjadi setiap bulan, mulai bulan April-Desember 2020.

“Kita harapkan Pemprov dapat mendorong kabupaten/kota agar Himbara dan Dinas Sosial memastikan penyaluran bantuan PKH dilakukan setiap bulan,” paparnya.

Sementara itu, Keluarga Penerima Manfaat (KPM), imbuh dia, agar tidak melakukan pemanfaatan bantuan di satu ATM saja untuk menghindari kerumunan atau antrean di ATM yang dapat meningkatkan potensi penyebaran Covid-19.

“Bantuan spesifik berupa bantuan tunai langsung atau paket sembako juga agar diberikan kepada perempuan yang menjadi orang tua tunggal karena suaminya terdampak Covid-19,” ujar dia.

Selain itu, bantuan langsung kepada kelompok anak dan perempuan di daerah, seperti susu, biskuit, vitamin C dan alat kesehatan seperti masker, hand sanitizer, alat pengukur suhu badan, dan sabun.

“Pemda harus memastikan perlindungan anak terkait pola pengasuhan, khususnya bagi mereka yang orang tuanya terdampak Covid-19,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 4/2020 juga menegaskan pemerintah akan melakukan refocussing dan realokasi anggaran guna mempercepat penanganan Covid-19. 

Tidak hanya penanganan kesehatan, tetapi juga penanganan dampak ekonomi masyarakat lewat bantuan sosial.

Recent Posts

DPR Dorong Pembentukan Ditjen Pesantren untuk Urusi Lembaga Pendidikan Keagamaan

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad mengatakan DPR RI akan mendorong pembentukan…

1 jam yang lalu

Kejagung Teken MoU dengan Operator Soal Penyadapan, Puan: Perhatikan Hak Atas Perlindungan Data Pribadi

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya menjaga batas antara kebutuhan penegakan…

4 jam yang lalu

422 Jemaah Asal Banjarmasin Awali Fase Pemulangan dari Madinah

MONITOR, Jakarta - Penyelenggaran ibadah haji 1446 H/2025 M sudah memasuki fase akhir, yaitu pemulangan…

4 jam yang lalu

Bakamla Jemput 3 ABK Yang Ditangkap Malaysia

MONITOR, Jakarta - Bakamla RI yang diwakili oleh Kepala Zona Bakamla Barat Laksma Bakamla Bambang…

6 jam yang lalu

Wamen UMKM Tekankan Pentingnya Peran Kampus Sebagai Ruang Tumbuh Kewirausahaan‎‎

‎MONITOR, Bandung - Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Wamen UMKM) Helvi Moraza menekankan…

7 jam yang lalu

Komisi IX DPR Dukung Pemanfaatan Minyak Jelantah MBG, Asal Hasil Penjualan Transparan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyambut baik pemanfaatan minyak jelantah dari…

7 jam yang lalu