BERITA

KPU Sebut Pilkada 2020 Berpotensi Ditunda, Ini Dasar Pertimbangannya

MONITOR, Jakarta – Ditengah maraknya wabah virus Corona di Tanah Air, penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 juga menjadi sorotan. Sejumlah kalangan mendesak agar gelaran Pilkada ditunda demi keselamatan bersama.

Menanggapi hal ini, Komisioner KPU RI Hasyim Asyari mengatakan ada sejumlah fakta yang bisa dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan penundaan Pilkada 2020. Pertama, fakta bahwa kasus Corona semakin hari jumlahnya meningkat.

“Meningkatnya penyebaran corona virus disease (Covid-19) di Indonesia,” ujar Hasyim Asyari, dalam keterangannya, Sabtu (21/3).

Kedua, ia menekankan WHO sebagai organisasi kesehatan dunia telah resmi menyatakan dampak Covid-19 dapat menyebabkan kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia.

Selain itu, Hasyim juga menyoroti Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut penyebaran Covid-19 di Indonesia sebagai bencana nasional (non-alam).

“Mempertimbangkan potensi penyebaran Covid-19 dapat mengenai semua orang, setiap waktu dan tempat yang tidak dapat ditentukan, sehingga potensial menjadi gangguan dalam penyelenggaraan Pilkada 2020,” terangnya.

Ia menjelaskan, Pilkada dilaksanakan dengan tahapan/kegiatan yang melibatkan banyak orang, mulai dari penyerahan dokumen dukungan bapaslon perseorangan, verifikasi administrasi dan faktual dukungan, penyusunan daftar pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan rekapitulasi suara.

Recent Posts

SDN Utan Jaya Digembok, DPRD Kota Depok Tagih Janji Pemkot Kerahkan Aparat

MONITOR, Depok - Wali murid SD Negeri Utan Jaya kembali dibuat cemas. Itu setelah, gerbang…

35 menit yang lalu

DPR Desak BGN Sanksi Tegas Penyedia Menu MBG yang Langgar Keamanan Pangan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk…

3 jam yang lalu

Puan Terima Ketua Senat Kamboja Hun Sen di DPR Besok, Siap Bahas Perlindungan PMI

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani akan bertemu Ketua Senat Kamboja, Samdech Akka…

4 jam yang lalu

Kementerian UMKM Kawal Kasus Toko Mama Khas Banjar

MONITOR, JAKARTA - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hadir untuk mengawal penanganan kasus…

4 jam yang lalu

Kemenag Ingatkan Jemaah Jaga Kondisi Fisik untuk Menghadapi Puncak Haji

MONITOR, Jakarta - Direktur Bina Haji Kementerian Agama Musta’in Ahmad mengingatkan jemaah Indonesia agar tidak…

6 jam yang lalu

DPR: Kebijakan Vasektomi Jadi Syarat Bansos dan Militerisasi Anak Melanggar HAM!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI, Pangeran Khairul Saleh menyoroti sejumlah kebijakan kontroversial…

7 jam yang lalu