BERITA

Dampak Kebijakan WFH, NasDem Minta Pemerintah Pikirkan Nasib Pekerja Lapangan

MONITOR, Jakarta – Kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah sudah diikuti sejumlah perusahaan dan instansi di Ibu Kota. Kendati demikian, kebijakan ini rupanya belum menyentuh atau memikirkan para pekerja lapangan.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Fraksi NasDem Wibi Andrino. Ia mengatakan, Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk ikut memperhatikan nasib para pekerja lapangan yang berdampak dari kebijakan tersebut.

“Saya kira ketika kebijakan WFH dikeluarkan, pemerintah seharusnya sudah memikirkan bagaimana nasib para pekerja lapangan yang memang mengandalkan pendapatan sehari-harinya bersumber dari kerjaannya di lapangan,” ujar Wibi Andrin kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/3).

Menurutnya, kebijakan WFH mungkin bisa diterima dengan lapang dada bahkan sukacita oleh para pekerja kantoran yang memang pendapatannya sudah jelas, bahkan dijamin oleh negara. Berbalik dengan mereka yang mengandalkan penghasilan dari kerjanya di lapangan.

“Kebijakan WFH ini saya kira bakal sukses berjalan apabila pemerintah memang memperhatikan masyarakat kecil. Mereka itu kan mengandalkan pendapatannya dari lapangan. Kalau tidak ada, maka keluarga mereka mau makan apa?” tanya Wibi.

Untuk itu, dirinya mendesak pemerintah turut serta memperhatikan hal tersebut. Ia mengingatkan, jangan hanya memikirkan para pekerja kantoran saja.

“Jadi harus ada solusi konkrit untuk masyarakat yang terdapat kebijakan itu. Kalau tidak ada berarti pemerintah tidak serius untuk melindungi rakyatnya,” tegasnya.

Sebab, lanjut Wibi, kebutuhan hidup masyarakat juga harus diperhatikan. Kalau tidak, apa yang mau dikonsumsi oleh masyarakat.

“Jangan cuma fokus membatasi dong. Tapi juga fokus bagaimana agar tetap terpenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat,” tegasnya

“Memangnya mereka mau makan apa? Pemerintah harus membuat kebijakan juga untuk sembako murah. Itu yang sangat dibutuhkan buat para pekerja di lapangan yang penghasilannya berdampak karena kebijakan WFH ini,” tambahnya.

Recent Posts

Persiapan Haji 2026, Gus Irfan Tekankan Pelayanan Humanis

MONITOR, Jakarta - Siang itu, suasana Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah DKI Jakarta tampak…

1 jam yang lalu

Tinjau Kesiapan Destinasi Wisata, Wamenpar Tegaskan Banten Harus Bebas Pungli

MONITOR, Jakarta - Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Enik Ermawati, yang akrab disapa Ni…

4 jam yang lalu

DPR Apresiasi 2,6 Juta Tiket KA Terjual di Libur Nataru, Minta Fasilitas Ditingkatkan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko mengapresiasi capaian penjualan tiket Kereta Api…

5 jam yang lalu

Kemenag Salurkan Bantuan Rp100 Juta untuk MTsN 4 Tapsel

MONITOR, Jakarta - Alat berat yang disewa dengan bantuan Kementerian Agama mempercepat proses penanganan madrasah…

8 jam yang lalu

KKP Gelontorkan Rp40 Miliar Bangun KNMP di Purworejo, Serap 150 Pekerja

MONITOR, Jakarta - Dua lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah…

14 jam yang lalu

Menag Pastikan Natal di Manado Damai dan Inklusif

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan komitmen negara dalam merawat moderasi beragama dan…

18 jam yang lalu