BERITA

Dampak Kebijakan WFH, NasDem Minta Pemerintah Pikirkan Nasib Pekerja Lapangan

MONITOR, Jakarta – Kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah sudah diikuti sejumlah perusahaan dan instansi di Ibu Kota. Kendati demikian, kebijakan ini rupanya belum menyentuh atau memikirkan para pekerja lapangan.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Fraksi NasDem Wibi Andrino. Ia mengatakan, Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk ikut memperhatikan nasib para pekerja lapangan yang berdampak dari kebijakan tersebut.

“Saya kira ketika kebijakan WFH dikeluarkan, pemerintah seharusnya sudah memikirkan bagaimana nasib para pekerja lapangan yang memang mengandalkan pendapatan sehari-harinya bersumber dari kerjaannya di lapangan,” ujar Wibi Andrin kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/3).

Menurutnya, kebijakan WFH mungkin bisa diterima dengan lapang dada bahkan sukacita oleh para pekerja kantoran yang memang pendapatannya sudah jelas, bahkan dijamin oleh negara. Berbalik dengan mereka yang mengandalkan penghasilan dari kerjanya di lapangan.

“Kebijakan WFH ini saya kira bakal sukses berjalan apabila pemerintah memang memperhatikan masyarakat kecil. Mereka itu kan mengandalkan pendapatannya dari lapangan. Kalau tidak ada, maka keluarga mereka mau makan apa?” tanya Wibi.

Untuk itu, dirinya mendesak pemerintah turut serta memperhatikan hal tersebut. Ia mengingatkan, jangan hanya memikirkan para pekerja kantoran saja.

“Jadi harus ada solusi konkrit untuk masyarakat yang terdapat kebijakan itu. Kalau tidak ada berarti pemerintah tidak serius untuk melindungi rakyatnya,” tegasnya.

Sebab, lanjut Wibi, kebutuhan hidup masyarakat juga harus diperhatikan. Kalau tidak, apa yang mau dikonsumsi oleh masyarakat.

“Jangan cuma fokus membatasi dong. Tapi juga fokus bagaimana agar tetap terpenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat,” tegasnya

“Memangnya mereka mau makan apa? Pemerintah harus membuat kebijakan juga untuk sembako murah. Itu yang sangat dibutuhkan buat para pekerja di lapangan yang penghasilannya berdampak karena kebijakan WFH ini,” tambahnya.

Recent Posts

Dirjen PHU Ingatkan Petugas Haji Agar Hilangkan Ego Sektoral saat Bertugas

MONITOR, Jakarta - Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (2014-2017) Abdul Djamil mengingatkan seluruh petugas haji…

1 jam yang lalu

Kemenperin Bersama Industri TPT Menghadapi Tantangan Global

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus berupaya membangkitkan kembali kinerja industri tekstil dan produk tekstil…

7 jam yang lalu

Kemenag Perpanjang Pelunasan Biaya Haji Reguler Hingga 25 April 2025

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama memperpanjang Tahap II pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler…

9 jam yang lalu

Panglima TNI: Revisi UU TNI Berdasarkan Prinsip Demokrasi dan Supremasi Sipil

MONITOR, Jakarta - Dinamika lingkungan strategis menuntut TNI untuk selalu beradaptasi dan semakin profesional dalam…

11 jam yang lalu

Pengamat: Layak Diapresiasi Publik, Panen Raya Padi 2025 Sangat Tinggi

MONITOR, Jakarta - Pengamat kebijakan publik dari Spora Communication, Dr. Rizky Fajar Meirawan, menilai capaian…

13 jam yang lalu

Ramai Kasus Pelecehan Dokter, Legislator Minta Korban Jangan Malu Lapor dan Polisi Harus Cepat Respons

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez menyoroti maraknya peristiwa kekerasan seksual…

14 jam yang lalu