Direktur jendral Cipta Karya Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga
MONITOR, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian PUPR memutuskan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur mulai akhir tahun tepatnya di bulan Oktober. Direktur jendral Cipta Karya Danis Sumadilaga, mengatakan pembangunan tersebut sesuai jadwal Kementerian PUPR, groundbreaking dimulai tepatnya pada Oktober 2020 mendatang.
“Design selesai Mei-Juni ini, Juli sampai September proses pengadaan, jadi groundbreaking dipastikan akhir semester kedua ini atau sekitar Oktober 2020,” ujar Danis di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (12/3/2020).
Lebih lanjut, Ia mengatakan infrastruktur awal yang akan dibangun setelah groundbreaking antara lain pembangunan jalan akses ke lokasi ibu kota baru, membangun bendungan serta drainase.
“Tahap awalnya akses jalan ke ibu kota negara, lalu bendungan, dan drainase,” sambungnya.
Menurutnya dana pembangunan ibu kota baru akan bersumber dari APBN dan non APBN lewat kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Namun, untuk pembangunan yang dimulai tahun ini kemungkinan besar akan menggunakan APBN.
“Kan pembangunan ini ada yang bersumber APBN, dan non APBN. (Semester II) APBN. Kalau kita sudah kita identifikasi subjek kepada UU, semuanya, secara teknis yang sudah kita identifikasi adalah untuk sumber daya air dan akses jalan,” jelas Danis.
Danis memperkirakan kemungkinan biaya yang dikeluarkan dari APBN untuk memulai pembangunan pertama ibu kota baru besarannya sekitar Rp 200-300 miliar.
“Paling sekadar uang muka saja itu, Rp 200 atau 300-an miliar nilai awal, tergantung besaran nilai kontraknya,” kata Danis.
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menggelar Starling (Silaturahim…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Martin Manurung menegaskan perlunya kebijakan pemulihan ekonomi…
MONITOR, Jakarta - Pemerintah Indonesia mendesak Uni Eropa (UE) untuk segera melaksanakan putusan Panel Penyelesaian Sengketa…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama menyediakan berbagai layanan keagamaan yang dapat diakses masyarakat sepanjang Ramadan…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital siap menertibkan platform Online Travel Agent (OTA) yang belum berizin…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) memastikan distribusi zakat nasional sesuai dengan ashnaf dan semakin…