PARLEMEN

BPJS Kesehatan Defisit, Pengamat: Karena Salah Urus

MONITOR, Jakarta – Pengamat BPJS Kesehatan Hery Susanto menilai bahwa defisit keuangan BPJS Kesehatan akan tetap dialami, bila sistem pengelolaannya tidak diubah.

“Naik 100 persen iurannya tidak akan hilang, karena penyebabnya menurut saya bukan dipremi tetapi kepada sistem,” kata Hery, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (12/3).

“Grand desain BPJS itu sudah salah urus dan salah sistem,” tambahnya.

Tidak hanya itu, ia menjelaskan, rumah sakit yang bekerjasama saat ini belum ihklas dengan inasibijis atau aplikasi yang digunakan dalam mengajukan klaim pada pemerintah, terlalu murah.

 “Karena terlalu murah, menyebabkan banyak permainan di lapangan atau klaim fiktif dan sampai sekarang belum bisa dihentikan karena tidak adanya sanksi hukum yang tegas, masih sifatnya administrasi,” papar dia.

“Jadi berapapun preminya, pasti akan ada dana yang menguat dan akan banyak klaim fiktif yang terjadi. Sehingga tidak ada manfaatnya dinaikkan ngga premi,” sebutnya.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk menindak tegas oknum klaim fiktif dan mengubah pola pembayaran sesuai kondisi saat ini, serta kehadiran negara dapat memperbaiki BPJS Kesehatan. 

“Solusinya negara harus menyelesainya problem ini dengan tanggungan negara, biarkan negara susah daripada rakyat yang susah,”pungkas Hery.

Recent Posts

QUTB GLOBAL Serukan Konsolidasi Nasional: Kepentingan Bangsa Harus di Atas Segalanya

MONITOR, JAKARTA - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dinilai…

6 jam yang lalu

Ajak Publik Bijak Sikapi Dinamika Politik, Rektor UIN Jakarta: Utamakan Kepentingan Bangsa dan Stabilitas Nasional

MONITOR, Ciputat - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Asep Saepudin Jahar.,MA.,Ph.D…

17 jam yang lalu

Jadi Tuan Rumah Road to Aicis+ 2026, Pascasarjana UGM dan Kemenag Perkuat Kolaborasi Lintas Disiplin Hadapi Krisis Lingkungan

MONITOR, YOGYAKARTA – Krisis ekologis dan persoalan lingkungan kontemporer yang kian kompleks menuntut solusi nyata…

1 hari yang lalu

Tak Perlu Input Data Berulang, Ditjen AHU Kebut Integrasi Data Korporasi Nasional

MONITOR, Jakarta — Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum Republik Indonesia, menyelenggarakan…

2 hari yang lalu

Kementerian UMKM Fasilitasi Legalitas Usaha 1.000 Pengusaha Mikro di Tarakan

MONITOR, Tarakan – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperluas akses legalitas, pelindungan…

2 hari yang lalu

Kemnaker Raih Anugerah Anindhita Wistara Data 2026

​MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima Anugerah Anindhita Wistara Data 2026 Kategori Kementerian yang…

2 hari yang lalu