PARLEMEN

BPJS Kesehatan Defisit, Pengamat: Karena Salah Urus

MONITOR, Jakarta – Pengamat BPJS Kesehatan Hery Susanto menilai bahwa defisit keuangan BPJS Kesehatan akan tetap dialami, bila sistem pengelolaannya tidak diubah.

“Naik 100 persen iurannya tidak akan hilang, karena penyebabnya menurut saya bukan dipremi tetapi kepada sistem,” kata Hery, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (12/3).

“Grand desain BPJS itu sudah salah urus dan salah sistem,” tambahnya.

Tidak hanya itu, ia menjelaskan, rumah sakit yang bekerjasama saat ini belum ihklas dengan inasibijis atau aplikasi yang digunakan dalam mengajukan klaim pada pemerintah, terlalu murah.

 “Karena terlalu murah, menyebabkan banyak permainan di lapangan atau klaim fiktif dan sampai sekarang belum bisa dihentikan karena tidak adanya sanksi hukum yang tegas, masih sifatnya administrasi,” papar dia.

“Jadi berapapun preminya, pasti akan ada dana yang menguat dan akan banyak klaim fiktif yang terjadi. Sehingga tidak ada manfaatnya dinaikkan ngga premi,” sebutnya.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk menindak tegas oknum klaim fiktif dan mengubah pola pembayaran sesuai kondisi saat ini, serta kehadiran negara dapat memperbaiki BPJS Kesehatan. 

“Solusinya negara harus menyelesainya problem ini dengan tanggungan negara, biarkan negara susah daripada rakyat yang susah,”pungkas Hery.

Recent Posts

Komitmen Prabowo: Efisiensi Anggaran dan Berantas Korupsi

MONITOR, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran secara besar-besaran,…

59 menit yang lalu

Kemenag Integrasikan SIMPEG dan Gaji Web, Urusan Gaji Pegawai Jadi Satu Data

MONITOR, Jakarta - Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) terus memperkuat transformasi digital dalam…

9 jam yang lalu

Asrama Haji Jadi Pusat One Stop Services, Umrah Kini Makin Efisien

MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah mematangkan langkah strategis untuk mentransformasi asrama…

10 jam yang lalu

Raih Gelar Doktor di Universitas Jember, Gus Khozin Soroti Problem Tata Kelola BUMD

MONITOR, Jember – Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, resmi meraih gelar doktor…

11 jam yang lalu

335 Harta Karun Kerajaan Lombok Kembali, DPR Tekankan Riset Sejarah

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, menekankan pentingnya produksi pengetahuan dari…

16 jam yang lalu

KKP Pastikan Karbon Biru Indonesia Berprinsip High Integrity

MONITOR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan pengelolaan ekosistem karbon biru nasional memegang prinsip…

17 jam yang lalu