PARLEMEN

Pemerintah Disarankan Bentuk Gugus Tugas Penyegahan Corona

MONITOR, Jakarta – Pemerintah disarankan untuk segera membentuk gugus tugas terkait penanganan penyebaran virus Corona atau nCoV- 19.

Gugus tugas ini perlu dibentuk supaya pemerintah bisa tetap fokus bekerja menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Hal itu disampaikan Anggota DPR RI Marwan Jafar, di Jakarta, Senin (9/3).

“Nggak perlu corona ini dilebih-lebihkan, saya usulkan cukup ditangani gugus unit khusus lintas kementerian/lembaga, pemerintahan berjalan semestinya dan yang paling penting meningkatkan hajat hidup orang banyak,” kata dia.

Masih dikatakan dia, bila melihat dari fenomena wabah Wuhan ini hanya ramai dan menjadi perbincangan di perkotaan saja. Sementara, di pedesaan, imbuh Marwan, berdasarkan hasil kunjungannya tidak ada kehebohan serupa.

“Jadi di Dapil saya itu tidak ada dalam pertemuan reses tatap muka dengan konstituen tidak ada membahas Corona, apalagi yang kena, membahas saja nggak ada,”klaim politikus PKB itu.

“Karena itu, tidak perlu ada kepanikan yang berlebihan, rakyat kita ini rakyat yang harmonis yang guyub nggak usah takut, nggak usah dilebih-lebihkan situasinya, karena itu berdampak pada investasi, barang dan jasa, sektor ekonomi,” sebut anggota Komisi VI DPR ini.

Sementara itu, masih dikatakan dia, terkait dengan penyebar hoax soal Corona harus ditanggapi secara serius. Pasalnya informasi hoax akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintah yang tengah fokus mengatasi sektor ekonomi

“Dampaknya yang agak terasa memang kebutuhan bahan pokok, itu memang perlu diperhatikan terutama dilakukan operasi pasar, itu penting itu,” paparnya.

“Membangun koperasi, UMKM itu penting, pain killer, obat penawar rasa sakit itu misalnya ada perlambatan ekonomi global perlambatan ekonomi nasional,” pungkas Marwan.

Recent Posts

Menteri UMKM: LAKSMI Tingkatkan Graduasi Ekonomi Pengusaha Mikro Inklusif

MONITOR, Surabaya – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong peningkatan graduasi ekonomi masyarakat…

13 jam yang lalu

Menaker: Hakim Ad Hoc PHI Jaga Kepastian Hukum

MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pertimbangan hakim yang adil dan jelas menjadi bagian…

24 jam yang lalu

Guru Besar UIN Jakarta: Rekognisi Pesantren Perlu Diikuti Afirmasi Anggaran

MONITOR, Jakarta - Rekognisi negara terhadap pesantren perlu diterjemahkan ke dalam afirmasi kebijakan dan anggaran…

24 jam yang lalu

Kementerian UMKM Perkuat Inkubator untuk Cetak Wirausaha Berkualitas

MONITOR, Surabaya – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya memperkuat…

1 hari yang lalu

Menag Berhentikan Prof. Muzakki sebagai Rektor UIN Surabaya

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar memberhentikan Prof. Akh. Muzakki dari tugas tambahan sebagai…

1 hari yang lalu

Wamenaker: Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Ditargetkan Oktober 2026

MONITOR, Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyatakan bahwa pemerintah dan DPR RI…

1 hari yang lalu