Soal IKN, Politikus Demokrat Minta Jokowi Tak Kesampingkan Peran Putra Daerah

Anggota Komisi V DPR RI Irwan (dok: Novrizal/ Monitor)

MONITOR, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk peka dan arif terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat, terutama terkait dengan calon kepala badan otorita Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Pasalnya, dari empat calon kepala otorita yang disampaikan Presiden tidak ada satupun putra ataupun tokoh dari daerah Kalimantan Timur (Kaltim).

Demikian disampaikan Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Kaltim, Irwan dalam keterangan tertulis yang diterima Monitor, Minggu (8/3).

“Jokowi tidak boleh tutup mata dan telinga mengenai aspirasi masyarakat Kaltim terkait IKN. Jokowi harus arif dan bijaksana,” kata Irwan.

Dikatakan dia, masyarakat Kaltim sangat antusias menerima perencanaan pemindahan Ibu Kota, dan menginginkan proses tersebut berjalan lancar.

Akan tetapi, di sisi lain politikus Demokrat itu mengingatkan agar setiap proses pemindahan tidak mengandung benih ketidakadilan dan otoritarianisme.

“Kearifan dan kebijaksanaan Jokowi sebagai Presiden menjadi kunci kemajuan dan kedamaian IKN nanti. Sehingga, pelibatan putra-putri terbaik Kaltim menjadi hal wajib yang harus diakomodir dalam badan otorita jika ingin proses pemindahannya berjalan sukses,” ujar anggota Komisi V DPR itu.

Bagaimanapun, lanjut dia, Sumber Daya Manusia (SDM) strategis nasional otomatis harus hijrah ke IKN. Atas dasar itulah, Irwan menilai pelibatan SDM lokal harus dilakukan sejak awal dalam peran-peran sentral agar tidak seperti saudara-saudara di Betawi yang terpinggirkan di DKI Jakarta.

“Saya mohon Pak Jokowi menjadikan ini pertimbangan prioritas. Jangan mengulang sejarah pahit dengan mengabaikan kearifan lokal dan keresahan hati masyarakat Kaltim. Saya yakin pak Jokowi arif dan bijaksana,”pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi telah menyampaikan setidaknya ada empat nama kandidat Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) yang baru,

Keempat nama itu, yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Menteri Riset, Teknologi dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro, Dirut PT Wijaya Karya Tumiyana dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.