Bangun Waduk di Daerah Penyangga, DPRD DKI: Pemprov Harus Berani Kasih Subsidi

MONITOR, Jakarta – Guna mengatasi banjir di Jakarta, pembangunan waduk atau embung di tiga wilayah penyangga harus segera direalisasikan. Ketiga wilayah penyangga tersebut adalah Kota/Kabupaten Bogor dan Kota Depok.

Hal demikian dikatakan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik, dalam acara Simposium Nasional Banjir & Management Penanggulangan Bencana Kemitraan Pemerintah dan Korps Alumni KNPI di Marc Hotel Passer Baroe, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3/).

“Agar pembangunan embung atau waduk ini jalan, Pemprov DKI harus berani memberikan subsidi kepada tiga wilayah tersebut,” ujarnya.

Menurut Taufik, memberikan subsidi kepada daerah penyangga untuk membangun waduk perlu dilakukan. Mengingat, APBD dari daerah penyangga kecil dan tidak akan cukup untuk membangun waduk yang mana biaya pembebasan lahannya saja sudah tinggi.

“Jadi sangat mustahil, kalau tidak disubsidi pembangun waduk akan jalan,” tegasnya.

Lebih lanjut M Taufik menambahkan, bencana banjir di Jakarta awal Januari hingga Februari 2020 karena tiga hal yakni banjir kiriman dari hulu, Cianjur, Bogor dan Depok. Kemudian hujan lokal yang intensitasnya tinggi mencapai 377 mililiter dan air laut pasang (Rob).

“Jangan saling menyalahkan. Ada yang menyalahkan Gubernur DKI Anies Baswedan, ada menyalahkan pemerintah pusat. Tetapi yang penting bahwa penanganan bencana banjir tidak bisa parsial harus terintegrasi mau dengan naturalisasi dan normalisasi sungai harus segera dilakukan agar banjir di Ibu Kota bisa dikurangi,” terangnya.

Ketua DPD I Partai Gerindra ini menambahkan, bahwa banjir di Jakarta tidak bisa menyalahkan Anies. Sebab, 13 sungai yang mengalir di lima wilayah DKI itu kewenangannya ada di pemerintah pusat.

“Kami minta kepada pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan kepada Pemprov DKI untuk mengeruk 13 sungai karena Pemprov DKI punya kepentingan masalah ini,” katanya.

Ditempat yang sama, Direktur Bina Operasional Kementerian Perkerjaan Umum & Perumahan Rakyat Agung S menyatakan bahwa banjir itu masalah yang harus ditangani secara terpadu.

“Tidak bisa ditangani oleh pemerintahan saja, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, juga budaya membuang sampah secara sembarangan harus dihentikan,” kata Agung.

Tampil sebagai pembicara dalam simposium nasional ini, Ketua Badan Kesbangpol DKI Taufan Bakrie mewakili Gubernur DKI Anies Baswedan, Ketua KADIN Jakarta Pusat RH Victor Aritonang, dan sejumlah nara sumber lain.