Politisi senior Partai Golkar, Firman Soebagyo (Foto: dok detik)
MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menghimbau agar semua elemen bangsa dapat mendukung upaya antisipasi pemerintah melalui konsep penyederhanaan regulasi Omnibus Law Cipta Kerja (Cipker).
Terlebih, sambung dia, dengan kondisi global terkait dengan penyebaran virus Corona atau COVID-19 yang diperkirakan akan berdampak pada perekonomian nasional.
“Untuk itu hendaknya antisipasi dan sikap cepat tanggap dari pemerintah untuk mengusulkan terobosan penyerderhanaan regulasi melali Omnibus Law Cipta Kerja harus kita sikapi secara positif dan harus kita dukung,” kata Firman, di Jakarta, Minggu (1/3).
Dikatakan dia, sejumlah acara internasional yang rencananya akan digelarterancam banyak yang dibatalkan. Seperti, Jerman membatalkan ITB Berlin 2020 (event pariwisata terbesar di dunia) yang akan digelar pada 4-8 Maret 2020. US juga membatalkan pertemuan US-ASEAN Summit.
“Dengan dibatalkannya acara-acaea besar seperti ini pasti akan membawa dapak terhadap perekonomian dunia,” ujarnya.
Politikus senior Golkar itu berpandangan bahwa dampak ekonomi global akan sangat berpengaruh terhadap perkonomian nasional.Kalau pemerintah bersama DPR tidak merespon cepat akan sangat berdapak negatif tehadap perkonomian nasional.
“Dapat berpeluang PHK besar-besaran,dampak terhambatnya industri manifaktur, karena terjadinya penghentkan transaksi dagang expor import ke berbagai negara-negara tertentu,” ujarnya.
“Karena itu saya mendesak kepada semua pihak untuk segera melakukan pembahasan dan menyelesaiakan pembahasan RUU Cipta Kerja dan menanggalkan ego masing-masing serra mendukung sikap cepat pemerintah melakukan upaya penyelamatan ekonomi nasional yang terancam dari dampak dan gejolak ekonomi global dan virus Corona ini,” pungkas Firman.
Oleh:Ramadhan, M.A.(Ketua PB PMII Bidang Ekonomi dan Investasi) Pemerintahan era baru selalu datang dengan janji…
MONITOR, Ciputat – Kemunculan informasi mengenai Hantavirus yang ramai diperbincangkan di media sosial memunculkan kekhawatiran…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti pengelolaan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meyakini Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas…
MONITOR, Jakarta - DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera menjangkau masyarakat terdampak gempa…