Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Inggard Joshua menggelar reses (dok: Asep Saefuddin/ Monitor)
MONITOR, Jakarta – Para pengembang perumahan di DKI Jakarta ternyata banyak yang belum menyerahkan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) ke Pemprov DKI. Para pengembang perumahan tersebut rata-rata berada di Kawasan Jakarta Barat.
Terkuaknya ihwal pengembang perumahan di Jakarta Barat yang belum menyerahkan fasos-fasum ke Pemprov DKI ini, saat anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Inggard Joshua menggelar reses.
“Dari hasil reses kami di Jakbar, masyarakatnya mengeluhkan kalau pemukiman yang mereka tempati itu, ternyata pihak pengembangnya banyak yang belum menyerahkan fasos-fasum ke DKI,” ujar Inggard kepada MONITOR, usai menggelar reses di Jakbar, Rabu (26/2).
Akibat pihak pengembang yang tak mau menyerahkan fasos-fasum ke Pemprov DKI tersebut, kata Inggard, dampaknya masyarakat yang tinggal di pemukiman tersebut tidak pernah merasakan pembangunan yang diberikan oleh Pemprov DKI.
“Gimana pemerintah DKI mau membangun di perumahan tersebut, kalau pihak pengembangnya belum menyerahkan pengelolaan perumahan ke Pemprov DKI. Dan jelas yang dirugikan masyarakat,” tegas Inggard.
Inggard pun menyebut, dari sekian banyak perumahaan di Jakbar yang belum menyerahkan fasos-fasumnya diantaranya adalah perumahaan elit Green Garden.
“Jadi sejak di bangun tahun 1987, ternyata pihak pengembang perumahan Green Garden ini sampai sekarang belum menyerahkan fasos-fasumnya ke Pemprov DKI. Nah kami di dewan akan mendorong Pemprov DKI agar segera meminta fasos-fasum tersebut,” tandas Inggard.
Inggard yang duduk sebagai Wakil Ketua Komisi A ini, juga mengatakan, melalui komisinya akan segera menggelar rapat kerja dengan walikota dan dinas terkait untuk membahas soal fasos-fasum ini.
Oleh:Ramadhan, M.A.(Ketua PB PMII Bidang Ekonomi dan Investasi) Pemerintahan era baru selalu datang dengan janji…
MONITOR, Ciputat – Kemunculan informasi mengenai Hantavirus yang ramai diperbincangkan di media sosial memunculkan kekhawatiran…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti pengelolaan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meyakini Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas…
MONITOR, Jakarta - DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera menjangkau masyarakat terdampak gempa…