SMA Negeri 1 Depok Siap Terapkan ‘Merdeka Belajar’ Mendikbud

MONITOR, Depok – Kepala SMA Negeri 1 Depok Supyana menyatakan kesiapannya untuk mengimplementasi kebijakan yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Nadiem Anwar Makarim, terutama soal Merdeka Belajar.

Supyana mengatakan, pihaknya sudah melakukan uji coba dengan guru-guru soal assesment kompetensi minimal untuk ujian di tahun ini.

“Kita sudah ada gambaran assesment yang diterapkan yang tujuannya untuk menilai sekolah yah. Bukan berarti bukan menilai kinerja siswa. Tetapi assesment dibuat nanti sebagai fit back sekolah,” kata Supyana di SMAN 1 Depok, Rabu (26/2).

Karena itu, dirinya berharap kebijakan Merdeka Belajar dari Mendikbud tersebut dapat membuat peserta didik bisa berkompetensi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di luar negeri.

“Kebijakan Merdeka Belajar peserta didik kita bisa bersaing dengan peserta didik dari luar negeri,” ujarnya.

Sebagai lembaga pendidikan, Supyana ingin meningkatkan kelulusan dan bisa sejajar dengan bangsa lain. Paling tidak kata dia, bisa mendidik peserta didiknya bersaing dengan peserta didik lain.

“Tugas kita kan mengantarkan peserta didik itu untuk menempuh pendidikan yang tinggi. Maka tuntutan tersebut masuk ke Perguruan tinggi negeri. Ini tantangan kita sebagai lembaga pendidikan,” ujarnya.

Meski begitu kata dia, soal Merdeka Belajar ini pihaknya sebagai lembaga pendidikan mengupayakan mencari jalan dan solusi tantangan yang diberikan Mendikbud.

Sehingga dapat menterjemahkan dengan baik dan tidak menyimpang yang diinginkan Mendikbud.

“Pak Menteri kan menyampaikan dalam bentuk umum ya. Seperti ini. Sekolah kan praktisi ya. Bagaimana kita menterjemahkannya. Merdeka Belajar ini justru buat motivasi buat kita bagaimana menterjemah kan visi dan misi mendikbud,” katanya menjelaskan.

Namun Supyana menilai bahwa kebijakan pendidikan sekarang ini soal mata pelajaran di kelas menjadi beban berat bagi peserta didik.

Saat ini kata dia, ada 16 sampai 17 mata pelajaran didapat peserta didik. Dari jumlah itu, lanjut dia, minimal mereka (peserta didik) mengikuti mata pelajaran itu sebanyak 44 jam perminggu .

“Itu bisa dibayakang, kapan siswa dan siswi bisa menelaah dan mempelajari situasi dan kondisi. Terutama beban tugas tugas berikan sekarang. Termusuk guru. Mereka punya target yang terlalu padat,” bebernya.

“Sehingga tidak cukup waktu untuk menetapkan merdeka belajar. Yang diinginkan pak menteri. Artinya diharapkan peserta didik itu bisa membaca merasa dan menganalisis dan mengemukakan. Itu kan harus terlatih,” tambahnya.

“Kalau waktu ya, dengan kondisi sekarang. Mungkin selalu padat dan beban belajar harus dikurangi,” pungkasnya.