PEMERINTAHAN

Mendes Minta Program Transmigrasi Dipersiapkan Secara Matang dalam RPJMN 2020-2024

MONITOR, Bandung – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar beri arahan dalam Sosialisasi Konsolidasi Tanah dalam Pelaksanaan Transmigrasi di Green Hill Universal Hotel, Bandung, Rabu (26/2) malam.

Acara yang dihadiri oleh 233 peserta itu juga menyosialisasikan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Konsolidasi Tanah Dalam Pelaksanaan Transmigrasi.

Para Direktur dalam lingkungan Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi (PKP2Trans) paparkan kinerja selama ini dan program kerja yang bakal dijalankan.

Gus Menteri, sapaan akrabnya, bersyukur dengan sejumlah paparan dari Para Direktur dalam lingkup PKP2Trans.

Kegiatan Konsolidasi tersebut dinilai sangat strategis karena persoalan transmigrasi harus dihadapi dengan sangat hati-hati.

“Paparan Direktur nantinya bakal dikaji lebih mendalam untuk ditindaklanjuti seperti persoalan pertanahan,” kata Gus Menteri.

Gus Menteri meminta seluruh jajaran PKP2Trans dan Kemendes PDTT untuk lebih seriusi persoalan transmigrasi untuk RPJMN 2020-2024.

Termasuk perubahan paradigma dalam melaksanakan program Transmigrasi, yaitu penyiapan sejumlah fasilitas pendukung seperti infrastruktur dan fasilitas sosial di lokasi transmigrasi tersebut, yang nantinya bakal menarik perhatian orang untuk transmigrasi.

Gus Menteri pun mengibaratkan hal ini seperti Gula dan Semut.

“Jika Gula terbaik yang disajikan makan semut-semut akan datang dengan sendirinya,” kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Hal ini kerap kali diungkapkan Gus Menteri soal pelaksanaan Transmigrasi agar pandangan yang kurang menyenangkan dari masyarakat dan sejumlah kalangan bisa berubah.

Gus Menteri pun ingin pada tahun 2020-2024, semua program mengenai Transmigrasi yang telah didiskusikan dan direncanakan dilaksanakan dengan semaksimal mungkin.

Gus Menteri berharap acara Konsolidasi Tanah untuk Pelaksanaan Transmigrasi ini menghasilkan langkah-langkah konkrit untuk menyelesaikan permasalahan di lingkungan transmigrasi yang rumit.

“Orang yang cerdas itu bisa menyederhanakan semua permasalahan yang rumit dan percepatan pelaksanaan semua program sebagai perkhidmatan kita kepada Bangsa dan Negara,” kata Gus Menteri.

Sebelumnya, Direktur Jenderal PKP2Trans R Hari Pramudiono menjelaskan, sosialisasi konsolidasi tanah ini ditujukan kepada pemangku kepentingan dengan melibatkan narasumber dari unsur Pimpinan Pemerintah Pusat dan Daerah serta Pakar Ketransmigrasian.

“Sosialisasi ini sebagai upaya penyamaan persepsi dan peningkatan pemahaman serta sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Perangkat Daerah,” kata Hari

Agenda ini juga ditujukan untuk sosialisasikan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 23 tahun 2019 tentang Tata Cara Konsolidasi Tanah Dalam Pelaksanaan Transmigrasi.

Narasumber acara ini juga berasal dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Nirwan Ahmad Helmi serta Direktur Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi R Bambang Widyatmiko.

Recent Posts

DPR Dorong Pemerintah Aktif Upayakan Mediasi Perdamaian di Sudan

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengambil…

3 menit yang lalu

Ledakan di Masjid SMAN 72 Jakarta, Polisi Gercep Buka Posko di RS

MONITOR, Jakarta - Polda Metro Jaya membenarkan terjadinya ledakan di masjid di SMAN 72 Jakarta…

36 menit yang lalu

Kementerian UMKM Fasilitasi Pedagang Beralih ke Produk Lokal Usai Larangan Thrifting Ilegal

MONITOR, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan komitmennya membatasi penjualan baju…

2 jam yang lalu

Soal Pro Kontra Gelar Soeharto, DPR: Pahlawan Sejati Tak Bawa Duka Bagi Rakyatnya

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana menegaskan pentingnya melihat secara utuh…

2 jam yang lalu

Prof Rokhmin ajak Mahasiswa Politeknik Perikanan Tual Pelopor Kelola Potensi Laut

MONITOR, Kota Tual - Anggota Komisi IV DPR RI dan Guru Besar IPB University, Prof.…

3 jam yang lalu

Warga Baduy Ditolak RS Karena Tak Punya KTP, DPR: Faskes Tak Boleh Tolak Pasien!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi menyoroti peristiwa seorang warga Baduy Dalam…

3 jam yang lalu