MONITOR, Denpasar – Pakar ekonomi pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Muhammad Firdaus menilai adanya tantangan dan isu pertanian yang harus diselesaikan pemerintah secara parsial antara pertanian level kecamatan dan sisi teknologi informasi.
“Tahun 1970 an ada Bimas dan saat ini adalah kostratani. Jika tidak mengelola pertanian secara kawasan maka tidak efisien. Misal di Bali lahannya kecil, hanya 23% non pertanian dalam bentuk lahan. Tapi lahan pertanian mengalami konversi yang tinggi,” tutur Firdaus dalam Focus Group Discussion (FGD) Pemantapan Kostratani Dalam Mendukung Ekspor Produk Pertanian, di Bali, Selasa (25/2/2020). Pemanfaatan lahan di Bali masih digunakan untuk pertanian dan perkebunan, tambahnya.
Firdaus menyebut Bali bisa menjadi mini model Kostratani di Indonesia, dengan 57 kecamatan harus dibuat peta pertanian dengan ICT dan data yang valid.
Pertanian yang sudah ada, hendaknya ditingkatkan produktifitas dan efisiensi nilainya. Sektor pariwisata dan perhotelan harusnya menggunakan produk lokal untuk menu makanan. Petani di Bali bervariasi menanamnya, sehingga harusnya setiap hotel bisa memanfaatkan produk lokal yang beragam ini.
“ini prinsip nilai pertanian bahwa pasar ditarik ke hulu. Pertanian mendrive market. Mendekatkan harga produsen ke konsumen. Efisiensi tata niaga dengan mengurangi food loses,” paparnya.
Sebagaimana diketahui, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo telah mengembangkan Kostratani dan Agriculture War Room (AWR) sebagai bentuk introduksi teknologi dan informasi pertanian. Penggunaan inovasi teknologi informasi dengan penggunaan QR Code untuk traceability untuk ekspor, menurut Firdaus dapat diimplementasi memperkaya program tersebut.
“Kerjasama dengan universitas dengan menciptakan agrointerpreuner dari mahasiswa-mahasiswa pertanian. Pengembangan sistem logistic nasional untuk produk-produk unggulan lokal. Mana yang bisa diekspor dan mana yang bisa dimanfaatkan lokal,” tegas Firdaus.
 Prof. Muhammad Firdaus menilai adanya tantangan dan isu pertanian yang harus diselesaikan pemerintah secara parsial antara pertanian level kecamatan dan sisi teknologi informasi){kind=link}