Kritik Gubernur DKI Soal Banjir, PKB Jaksel: Anies Baswedan Tidak Bisa Kerja!

MONITOR, Jakarta – Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Jakarta Selatan mengeluarkan kritikan pedas terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kritikan muncul tak lain karena Anies dinilai tak mampu menanggulangi banjir di Ibu Kota.

“Ini tentu memprihatinkan. Banjir di Jakarta sudah terjadi berulang kali sejak tanggal 1 Januari tapi Anies Baswedan masih tak mampu memberi solusi untuk warga. Ini bukti bahwa Anies hanya NATO (No Action, Talk Only),” kata Wakil Sekretaris DPC PKB Jakarta Selatan Ihsan Suri melalui keterangan tertulis yang diterima, Rabu (25/2).

Menurut Tokoh Pemuda Betawi ini, ketidakbecusan Anies sudah sangat mengkhawatirkan. Sebab musim penghujan belumlah akan berakhir. Menurut BMKG cuaca ekstrem masih akan terjadi hingga Maret mendatang.

“Bila Anies masih tak becus urus banjir, bukan tidak mungkin bakal ada banjir lagi setelah ini,” ujar Ihsan.

Bahkan terbaru, banjir kembali menyerang Jakarta pada 25 Februari ini. Menurut Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BPBD DKI Jakarta, banjir melanda 294 RW dengan ketinggian paling tinggi 200 cm.

Akibat banjir ini ada 973 KK (kepala keluarga) yang terpaksa menjadi pengungsi dengan total 3.565 jiwa, yang berada di 40 lokasi pengungsian.

Bahkan ada beberapa titik di mana warga tidak pernah merasakan banjir sampai harus terkena bencana akibat ketidaksiapan Pemerintah Provinsi tersebut.

Akibat bencana banjir yang kesekian kalinya ini, warga mengalami banyak kerugian baik ekonomi, fisik, hingga psikologi. Apalagi selain pemukiman, ada 30 titik jalan yang tergenang. Hal ini membuat ekonomi ibukota menjadi sangat terganggu.

Dan yang lebih meresahkan, lanjut Ihsan, dalam beberapa minggu terakhir, Anies bukannya fokus mencari solusi agar banjir tak lagi terjadi tapi malah mempersiapkan balapan Formula E yang terlihat bagai proyek mercusuar belaka.

“Kalau sudah begini percuma saja Anies menggelar Formula E. Bagaimana bila saat balapan jalanan Jakarta tergenang? Alih-alih mempromosikan Jakarta sebagai kota besar, bukankah itu malah akan mempermalukan ibukota Indonesia?,” lugas Ihsan.

Dengan deretan kenyataan ini, Ihsan pun mendorong warga agar menjaga lingkungan sekitar tempat tinggal karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah tidak bisa lagi diharapkan.

“Warga juga harus terus kritis pada Pemerintah Provinsi karena kita adalah pembayar pajak. Gubernur kita yang gaji dari pajak kita itu. Anggota DPRD pun jangan hanya diam saja,” tegas Ihsan.