Angka Kebocoran Terus Meningkat, BPH Migas Diminta Berantas Mafia BBM Bersubsidi

Ilustrasi BPH Migas (Foto: Dok Jitunews)

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, menyayangkan meningkatnya kebocoran penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di berbagai daerah. Setiap tahun angka kebocoran ini terus meningkat sehingga subsidi BBM membengkak. 

Tahun 2017 dilaporkan ada 187 kasus penyalagunaan BBM bersubsidi. Tahun 2018 meningkat jadi 260 kasus. Dan di tahun 2019 naik lagi menjadi 404 kasus.

Akibat penyalagunaan BBM subsidi tersebut, di tahun 2019 terjadi over kuota solar subsidi sebesar 1,7 juta kilo liter.

Widget Situasi Terkini COVID-19

“Melihat data kebocoran yang terus meningkat, sepertinya ada pihak yang sengaja menikmati penyalagunaan BBM bersubsidi ini. Harusnya BPH Migas meningkatkan fungsi pengawasan. Jika perlu bekerjasama dengan pihak keamanan untuk mengungkap mafia yang bermain di balik penyalagunaan BBM bersubsidi ini,” ungkap Mulyanto.

BPH Migas, kata Mulyanto, harus mengubah pola kerja selama ini, agar pengawasannya lebih efektif. Melihat data penyalagunaan BBM subsidi yang terus meningkat setiap tahunnya, berarti ada ketidaklaziman dalam sistem pendistribusian BBM bersubsidi selama ini.

Untuk meminimalisasi kasus penyalagunaan BBM subsidi tersebut, Mulyanto mendesak BPH Migas mempercepat penggunaan nozel dijital di semua SPBU. BPH Migas harus mengejar target realisasi penggunaan nozel dijital di 5518 SPBU pada Juni 2020.

Melalui sistem ini maka volume BBM bersubsidi yang dibayar oleh pemerintah didasarkan pada volume BBM yang keluar dari nozel SPBU bukan di titik transportasi atau depo BBM.

“BPH Migas harus kerja maksimal merealisasikan target ini. Apalagi capaian target hingga saat ini masih di bawah 50%. Harusnya Juni 2020 ini sudah tuntas. Semua SPBU sudah menggunakan nozel digital,” jelas Mulyanto.

Mulyanto berharap penggunaan nozel dijital dapat memudahkan BPH Migas mengontrol penggunaan BBM subsidi. Apalagi bila sistem ini sudah dapat mencatat nomor polisi kendaraan secara otomatis, maka akan dapat diketahui dengan lebih cepat dan rinci, dimana, kapan, kendaraan dengan nomor polisi berapa, serta berapa banyak volume BBM bersubsidi yang dijual kepada masyarakat.

“Dengan demikian kebocoran BBM bersubsidi dapat dikurangi secara signifikan. Jangan seperti sistem sekarang yang memungkinkan terjadinya kebocoran BBM bersubsidi sehingga rakyat dirugikan,” tandas Mulyanto.