Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, T. Farida Rachmayanti. (Foto: istimewa)
MONITOR, Depok – Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok T. Farida Rachmayanti mengatakan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok harus terus menjalin sinergi dengan lintas sektor. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat di Kota Depok.
“Sinergisitas dan dukungan dari lintas sektor bidang kesehatan harus terus terjalin agar sasaran peningkatan status kesehatan di masyarakat dapat tepat dan lebih menyeluruh,” katanya kepada wartawan di The Margo Hotel, Beji Depok, belum lama ini.
Farida mengatakan, sinergisitas lintas sektor dapat dilakukan melalui perangkat daerah terkait, pihak rumah sakit, klinik, maupun organisasi bidang kesehatan. Selain juga bersinergi dengan pemangku kepentingan di wilayah seperti camat, lurah, dan Kader PKK yang turun langsung ke masyarakat untuk melakukan pendataan.
Dia menambahkan, sebagai contoh untuk permasalahan stunting atau tubuh pendek, Dinkes tidak hanya melakukan sosialisasi. Kerjasama itu dapat dijalin dengan Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) Kota Depok dengan mengadakan sekolah pra nikah kepada calon-calon pengantin.
“Masalah stunting tidak melulu mengenai uang, Dinkes bisa kolaborasi dengan DPAPMK melalui sekolah pra nikah untuk memberikan langkah promotif dan preventif. Agar ke depannya pasangan pengantin baru dapat menjaga pola makan maupun kehidupannya untuk menghasilkan generasi yang unggul,” katanya.
MONITOR, Palembang - Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UMPTKIN) tahun 2025 mulai digelar…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama RI melalui Wakil Pengendali Teknis Bidang Media Center Haji (MCH)…
MONITOR, Jakarta - Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang di pulau-pulau kecil di Raja…
MONITOR - Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto bersama 2 anggota Komisi IV lainnya…
MONITOR, Jakarta - Anggota DPD RI, Mirah Midadan Fahmid meminta perhatian serius dari Kementerian Perumahan dan…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayanti menegaskan putusan Mahkamah…