Hasil Survei LKSP: Nurmansjah Ungguli Riza Patria di Pemilihan Wagub DKI

MONITOR, Jakarta – Lembaga Kajian Strategi dan Pembangunan (LKSP) mengeluarkan hasil surveinya terkait bursa pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta.

Dalam survei yang dilakukan sejak 9 Februari-16 Februari 2020 tersebut, LKSP menyebut nama Nurmansjah Lubis lebih dominan ketimbang Ahmad Riza Patria.

LKSP melakukan survei dan pendanaan secara mandiri dengan metode Modifield Probability Sampling atau kombinasi antara probability dan non-probability sampling. Survei ini melibatkan 400 orang responden dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of eror sebesar 4,9 persen.

Dari total responden terdiri dari 47 persen laki-laki dan 53 persen wanita yang memiliki usia antara 17 tahun hingga diatas 55 tahun yang tersebar di seluruh Kota Administrasi DKI Jakarta termasuk Kepulauan Seribu.

Direktur Lembaga Kajian Strategi dan Pembangunan (LKSP), Astriana B. Sinaga, mengatakan dari hasil temuan yang dilakukan pihaknya bahwa pengetahuan warga Jakarta terhadap pemilihan Wagub DKI masih tergolong rendah yakni 39 responden mengaku tidak mengetahui.

“61 persen responden mengaku tahu ada pemilihan Wagub DKI. Namun 18,2 persen tidak tahu siapa kandidat Wagub DKI yang sedang digodok DRPD DKI,” kata Astriana di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020).

Namun demikian, kata Astriana, para responden lebih mengenal dan memilih Nurmansjah Lubis yang diusung PKS ketimbang Ahmad Riza Patria yang diusung Gerindra.

“Secara Top of Mind (pertanyaan terbuka) 55,4 persen lebih mengenal atau memilih Nurmansjah Lubis, sedangkan 16,5 persen responden yang mengenal Riza Patria meskipun tokoh nasional,” ujar dia.

Alasan responden memilih kandidat Wagub DKI yang paling utama adalah faktor integritas dan kemampuan memimpin, memiliki kecocokan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, dan kedekatan terhadap warga. “Nurmansjah Lubis unggul di semua faktor itu,” ucap dia.

Dalam surveinya, Astriana juga mengklaim bahwa 68 persen responden yang dilakukan tanya jawab memiliki kekhawatiran besar terhadap anggota DRPD DKI Jakarta terpengaruh dengan politik transaksional. Sebanyak 8 persen yakin anggota Parlemen Kebon Sirih tersebut akan independen dan 24 persen menyatakan ragu.

Berdasarkan kekhawatiran akan terjadinya money politik tersebut, mayoritas responden mendorong dilakukan uji kelayakan dan uji kepatutan (fit and proper test) secara terbuka dan proses pemilihan disiarkan secara luas ke publik.

“DPRD DKI Jakarta memiliki tanggungjawab untuk menyebarluaskan informasi penting yang sedang berlangsung. Selain itu wajib mendengarkan dan menyerap aspirasi rakyat Jakarta,”pungkasnya.