PARLEMEN

Komite II DPD Dorong Kemenhub Selesaikan Program Kerja Prioritas 2020

MONITOR, Jakarta – Komite II DPD RI dorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) fokus menyelesaikan Program Kerja Prioritas Tahun 2020. Salah satunya, mengembangkan dukungan kepada destinasi pariwisata super prioritas. 

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPD Sultan B. Najamudin, di Jakarta, Kamis (20/12). Dalam kesempatan rapat kerja komite II dengan Menteri Perhubungan terkait program kerja, ia mengapresiasi  program Kementerian Perhubungan yang mempunyai peranan penting dan menjadi andalan dalam mendukung program Presiden Joko Widodo.

“Program pemerintahan terdepan saat ini adalah membangun infrastruktur dan konektivitas, kementerian ini mempunyai peranan penting yang menjadi salah satu andalan Presiden Joko Widodo,” kata Sultan.

“Salah satu indikator program dari eksekutif sampai eksekusi bisa berhasil kalau ada dukungan politik, salah satunya dari DPD RI, saya kira tepat jika kementerian menggandeng para senator daerah untuk mensosialisasikan program kerjanya sampai ke tingkat bawah di daerah,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai menyoroti Program Prioritas Kementerian Perhubungan yang harus selesai dalam waktu dekat, yaitu persiapan dalam mendukung peyelenggaran PON XX Tahun 2020 yang akan diselenggarakan di Papua.

“Penyelenggaraan PON tahun 2020 di Papua harus menjadi perhatian serius, rencananya maret nanti Pimpinan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI akan meninjau langsung persiapan pelaksanaan PON di sana.”

“Saat ini masih banyak yang belum terselesaikan terutama dukungan akses transportasi yang menghubungkan lokasi-lokasi pertandingan dan wisma atlet juga termasuk akses pengiriman bahan untuk pembangunan, saya kira kementerian harus ngebut untuk mencapai hasil yang terbaik,” ungkap Senator asal Papua tersebut diampingi Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh, Bustami Zainudin, dan Hasan Basri.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang hadir pada rapat kerja tersebut memaparkan program kerjanya. Program Kerja Kementerian Perhubungan 2020 sesuai dengan Visi Misi Presiden Joko Widodo dan mendukung rencana kerja pemerintah yaitu dalam pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, Reformasi Birokrasi, mendorong investasi dan tepat dalam penggunaan APBN.

“Sesuai visi misi Presiden, Kementerian Perhubungan mengemban tugas membangun konektivitas aksesibilitas yang menghubungkan sentra-sentra perekonomian daerah, peningkatan layanan transportasi. Kemudian agenda prioritas kita adalah mendukung untuk destinasi pariwisata, kemudian dukungan penyelenggaraan PON Tahun 2020 di Papua,” ucapnya.

“Pengembangan SDM Transportasi, Revitalisasi Terminal Tipe A, dukungan pada daerah perbatasan dan tertinggal, serta memberikan subsidi operasional keperintisan,” pungkas Budi Karya.

Recent Posts

Naskah Doa Menag dalam Sidang Tahunan-Sidang Bersama 2026

MONITOR, Jakarta — Menteri Agama Nasaruddin Umar memimpin doa dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang…

5 jam yang lalu

Kemenhaj Turun Tangan Lindungi 33 Jemaah Umrah Gagal Berangkat di Bandara Soetta

MONITOR, Tangerang - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bergerak cepat memastikan hak dan pelindungan 33…

6 jam yang lalu

Kemnaker Siapkan Talenta Muda untuk Bangun Startup dan Ciptakan Lapangan Kerja

MONITOR, Bekasi — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan talenta muda agar mampu mengembangkan gagasan dan inovasi…

7 jam yang lalu

17 OTT KPK Jadi Alarm Demokrasi, LSAK Dorong Pembenahan Sistem Pilkada

MONITOR, Jakarta — Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) menilai 17 operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan…

9 jam yang lalu

Kemenkop Tegaskan Hilirisasi Sawit Berbasis Koperasi, LPDB Koperasi Siapkan Dukungan Pembiayaan

MONITOR, Musi Banyuasin – Kementerian Koperasi Republik Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengembangan…

1 hari yang lalu

Kemenhaj Periksa Bos PT TAS Akibat 120 Jemaah Gagal Berangkat dan 38 Jemaah Terkendala Kepulangan

MONITOR, Banjarmasin - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memeriksa PT TAS terkait dugaan pelanggaran penyelenggaraan perjalanan…

1 hari yang lalu