Menteri BUMN, Erick Tohir usai RDP bersama Komisi VI DPR RI. Kamis (20/2/2020). Foto: Satria || MONITOR
MONITOR, Jakarta – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana akan menggabungkan 142 perusahaan BUMN (Holding) menjadi beberapa kategori.
Menteri BUMN Erick Tohir mengatakan ada empat pembagian kategori terkait holding tersebut yang bertujuan agar mudah dipetakan.
“Kita akan mapping ada empat kategori mana yang memang sangat bisnis, ada yang bisnis tapi kepada masyarakat maksimal, ada juga keuangan yang tidak jelas terus merosot dan itu yang akan kita mappingkan dari 142 ya mungkin perlu waktu 1-2 bulan baru kelihatan”. Kata Menteri BUMN Erick Tohir di DPR Rabu (20/02).
Lebih lanjut, Ia mencontohkan perusahaan PT. Penerbangan Armada Niaga Nasional (PANN) sebagai anak perusahaan yang akan diholding.
“Tadi yang disebutkan komisi VI ada PT PANN pegawainya tujuh ada dua bisnis hotel dari bisnis hotel itu bagi hasil dengan mitra menjadi uang dan itu yang dipakai buat kegiatan,” kata Erick Tohir.
Ia menyampaikan akan memperbaiki manajemen perusahaan tersebut agar dilakukan holding dengan jenis anak perusahaan yang sama.
“Hal-hal seperti itu kedepan kita perbaiki, apalagi kan nanti ada holding daripada hotel nanti bisa digabungkan,” tambahnya.
Rencana tersebut menurutnya untuk sementara tinggal menunggu keputusan Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani
“Kita sedang menunggu putusan dari pak presiden dan menteri keuangan supaya kementerian BUMN bisa memerjer,” pungkasnya.
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi umat melalui pemanfaatan…
MONITOR, Jakarta - Ketua komisi XIII DPR RI Willy Aditya merasa prihatin atas kasus kekerasan…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menanggapi polemik kebijakan…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI, Puan Maharani menyoroti kebakaran lahan dan hutan (Karhutla) yang…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat sinergi antara Pusat dan Daerah dalam…
MONITOR, Jakarta - Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama Republik Indonesia menyatakan keprihatinan mendalam…