MONITOR, Depok – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) Selasa (18/2) melakukan pertemuan terkait rencana pembangunan underpass di Jalan Dewi Sartika. Pada pertemuan itu, disepakati pembangunannya akan dilaksanakan di bulan Juli 2020 setelah penyelesaian pembebasan lahan.
Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan, dalam pertemuan tersebut, pihaknya menyampaikan mengenai pembuatan Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL). Semua itu dimaksudkan agar pembebasan lahan untuk underpass bisa segera dilakukan.
“Kami juga meminta hasil Detail Engineering Design (DED) supaya perangkat daerah terkait bisa segera merancang kebijakan mengenai pengadaan lahan. Serta melakukan pematokan tanah yang akan dibebaskan,” katanya usai acara Ekspose Underpass Dewi di Balai Kota Depok, Selasa (18/2).
Idris mengatakan, sesuai rencana pembangunan underpass Dewi Sartika terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama mulai Juli tahun ini dengan total anggaran sebesar Rp 56 miliar dan tahap kedua di awal 2021 dengan anggaran Rp 54 miliar.
“Sesuai dengan hasil DED yang dibuat oleh Pemprov Jabar, pembangunan akan berlangsung selama 14 bulan. Sementara yang akan melakukan pembangunan adalah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBP) Jabar,” katanya.
Dirinya menambahkan, pada pembangunan tahap pertama, pengerjaan yang dilakukan berupa bagian depan jalan (frontage), dinding turap (sheet pile), relokasi saluran irigasi, drainase dan trotoar. Sementara tahap kedua adalah pembangunan terowongan di bawah jalur kereta api.
“Saat pengerjaan tahap satu pun jalan tidak akan ditutup karena pihak Dishub Depok sudah mempersiapkan dengan baik rekayasa lalu lintasnya. Mudah-memudahan dengan kerjasama kolaboratif ini, pembangunan Underpass Dewi Sartika dapat berjalan lancar,” ujarnya.
MONITOR, Jakarta – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas) menyerahkan bantuan untuk pengungsi erupsi Gunung Lewotobi di Lembata, Nusa Tenggara…
MONITOR, Jakarta - Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) mengeluarkan surat penangkapan bagi…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. Ir. Rokhmin…
MONITOR, Jakarta - Perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia (PMI) menjadi perhatian penting di tengah…
MONITOR, Jakarta - Pada momentum hari guru nasional 2024, JPPI merasa penting untuk menyoroti secara…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama RI Nasaruddin Umar bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab…