PARLEMEN

Legislator PKS Ingatkan Jangan Sampai RUU Omnibus Law Rusak Lingkungan

MONITOR, Jakarta – Pemerintah saat ini tengah melakukan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Anggota Komisi IV DPR RI, Hamid Noor Yasin, mengingatkan agar regulasi yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan dapat cermat pada penyusunan maupun praktiknya.

Legislator dari Fraksi PKS ini menuturkan, RUU Omnibus Law ini diharapkan akan menjadi stimulus bagi tumbuhnya investasi dalam negeri. Seperti pada UU yang sedang berjalan, yakni UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu Undang-undang yang akan dimasukkan dalam Omnibus Law.

“Saya mengingatkan agar Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja tidak merusak lingkungan hidup dan mampu mewujudkan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (17/2).

Ia mengatakan, kebijakan ekonomi tanpa mengindahkan lingkungan akan membuat lingkungan rusak dan mengancam kepentingan generasi yang akan datang.

Sebagaimana diketahui, nilai pembangunan berkelanjutan merupakan aturan dasar yang merujuk pada pasal 33 ayat 4 UUD 1945, yang berbunyi: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Recent Posts

Harga BBM Melambung di Mei 2026, Pertamina dan Swasta Kompak Naikkan Harga! Cek Daftarnya

MONITOR, Jakarta – Memasuki periode Mei 2026, sejumlah badan usaha penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM)…

27 menit yang lalu

Satgas Armuzna Cek Kesiapan Tenda dan Jalur Evakuasi Jemaah di Arafah

MONITOR, Makkah - Satuan Tugas Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) meninjau lapangan ke wilayah Arafah…

39 menit yang lalu

Anang Hermansyah Dorong Reformasi Sistem Royalti Digital Musik Indonesia: Saatnya Beralih ke UCPS

MONITOR, Jakarta - Musisi Anang Hermansyah mendorong pemerintah dan DPR RI untuk segera mereformasi sistem…

44 menit yang lalu

Komisi X DPR Rumuskan Payung Hukum untuk Perketat Izin Daycare

MONITOR, Jakarta - Komisi X DPR RI tengah merumuskan pengaturan tempat penitipan anak (TPA/daycare) dalam…

50 menit yang lalu

UAN PKPPS Ula Digelar, Ijazah Diakui Negara dan Setara SD/MI

MONITOR, Jakarta - Ujian Akhir Nasional (UAN) Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) jenjang…

1 jam yang lalu

Jemaah Haji Kertajati KJT-14 Wafat di Bandara Madinah, Almarhum Dipastikan Penuhi Istithaah Kesehatan sebelum Berangkat

MONITOR, Madinah - Seorang jemaah haji Indonesia asal Embarkasi Kertajati kloter KJT-14 berinisial SMP, 73…

1 jam yang lalu