Di Era Industri 4.0, Ibas Harap KEK Bitung Bisa Mendunia

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Edhie Baskoro Yudhono (Ibas) meninjau progres pembangunan KEK Bitung

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Edhie Baskoro Yudhono (Ibas) mengapresiasi progres pembangunan yang ditunjukkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, Sulawesi Utara (Sulut).

Ia pun mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Sulut bisa merancang “Investment Summit” untuk mengundang investor untuk berinvestasi di KEK Bitung. Ia juga menyarankan agar KEK Bitung terintegrasi dengan era Industri 4.0.

“KEK Bitung harus bisa terintegrasi dengan Industri 4.0, agar kawasan ini bisa terbuka dengan ‘global supply chains’. Kita ingin KEK Bitung ini mendunia, sehingga investor bisa datang dan berinvestasi di KEK Bitung,” katanya usai meninjau langsung KEK Bitung, Sulut, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (13/2).

Dalam kesempatan itu, turut dampingi Wakil Gubernur Sulut Stevan Kandouw, Wakil Wali Kota Bitung, Ketua Bappeda Sulut, dan jajaran Kantor Administrator KEK.

Politisi Partai Demokrat ini juga menekankan bahwa semua persoalan dan kendala yang dihadapi KEK Bitung saat ini, harus diselesaikan.

“Jangan sampai KEK Bitung menjadi troublemaker bagi para Investor. Kami yakin kita bisa duduk bersama untuk menyelesaikan masalah dan kendala yang masih dihadapi oleh KEK Bitung. Termasuk masalah pembiayaan, pembebasan lahan dan regulasi,” sebut anggota komisi VI DPR ini.

Pada kesempatan yang sama Wakil Gubernur Sulut Stevan Kandouw menjelaskan, KEK Bitung memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, bahkan saat ini sudah ada kurang lebih 35 investor yang siap berinvestasi di KEK Bitung.

Akan tetapi, Stevan melanjutkan, di tengah potensi ekonomi tersebut, KEK juga memiliki sejumlah kendala. Salah satu kendala terbesar adalah pembebasan lahan yang sepenuhnya belum selesai.

“Selain itu permasalahan regulasi yang masih cukup menghambat, contohnya perizinan ekspor yang sepenuhnya masih menjadi kewenangan pusat. Pentingnya kepastian hukum bagi kami ‘point of no return’ yang diharapkan badan anggaran DPR RI bisa memperjuangkan semua kendala yang ada di sini ke Pemerintah Pusat.”ujar dia.

“Sehingga yang kita harapkan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi bisa menjadi lebih baik,” harap Stevan.