Ketua DPR RI Puan Maharani konferensi pers di Kompleks Parlemen (dok: Twitter DPR)
MONITOR, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya telah menerima surat presiden (Supres) termasuk naskah akademik, dan draft rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Kerja.
“Pak Menko (Airlangga Hartanto) dan para menteri menyampaikan Omnibus Law Cipta Kerja, terdiri dari 79 rancangan undang-undang, 15 Bab, dengan 174 pasal yang akan dibahas di DPR,” kata Puan kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (12/2).
Dikatakan dia, draf Omnibus Law yang diterima dengan nama Cipta Kerja atau Cipker, bukan lagi Cipta Lapangan Kerja yang sebelumnya disingkat Cilaka.
Politikus PDI Perjuangan itu juga menyebut, Omnibus Law Cipker akan melibatkan kurang lebih tujuh komisi yang nantinya akan dijalankan melalui aturan yang berlaku.
“Apakah itu melalui Baleg (badan legislatif) atau Pansus (panitia khusus) karena melibatkan tujuh komisi untuk menbahas 11 kluster,” ujarnya.
Sementara untuk Omnibus Law Perpajakan yang telah diserahkan sebelumnya, imbuh Puan, kemungkinan dibahas di Komisi XI DPR. Namun, hal tersebut belum diputuskan secara final.
“Nanti akan dibicarakan di tingkat rapat pimpinan dan sesuai mekanisme yang ada akan dilakukan bersama pimpinan fraksi di DPR,” pungkas dia.
MONITOR, Jakarta – Kandidat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Hery Haryanto Azumi, menyerukan…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani memberi perhatian terhadap isu nirempati tenaga kesehatan…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, meminta aparat…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menyoroti insiden tewasnya…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq menekankan pentingnya penguatan regulasi perlindungan…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti isu sikap nirempati tenaga kesehatan…