Presiden Joko Widodo saat konferensi pers di Istana (dok: Instagram Jokowi)
MONITOR, Jakarta – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa nyawa 260 juta jiwa penduduk Indonesia lebih diutamakan, dibandingkan upaya pemulangan WNI eks kombatan ISIS ke Tanah Air. Untuk itu, pemerintah pun tegas menolak memulangkan mereka.
“Pemerintah Republik Indonesia bertanggung jawab terhadap 260 juta penduduk negeri ini. Itu yang kita utamakan. Oleh sebab itu, pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan para anggota ISIS eks WNI ke Indonesia,” kata Jokowi dalam konferensi pers, Rabu (13/2).
Meski demikian, Jokowi memerintahkan jajarannya untuk mengidentifikasi ratusan eks kombatan ISIS baik latar belakangnya, domisili asal mereka hingga data diri mereka yang lebih detail.
“Saya telah memerintahkan kepada jajaran terkait agar mereka, 689 orang anggota ISIS eks WNI itu, diidentifikasi satu per satu. Namanya siapa, berasal dari daerah mana, sehingga data mereka lengkap. Dengan demikian, data tersebut dapat dimasukkan ke imigrasi dan proses cegah tangkal bisa dilakukan di sini,” terang Jokowi.
Bahkan Jokowi mengatakan, pemerintah masih membuka peluang bagi anak yatim dari keluarga eks ISIS yang berusia dibawah 10 tahun untuk dipulangkan ke Tanah Air.
“Kita memang masih memberi peluang untuk yatim, yatim piatu, yang masih anak-anak di bawah 10 tahun. Tapi kita belum tahu apakah ada atau tidak ada. Semua akan terlihat setelah proses identifikasi dan verifikasi nantinya,” tukasnya.
MONITOR, Jakarta - Langkah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan adanya Pemilu tingkat nasional dan Pemilu lokal…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkan Gerakan Sadar (Gas) Pencatatan Nikah dalam rangkaian kegiatan…
MONITOR, Jakarta - Dalam suatu operasi terukur yang dilakukan pada Sabtu dini hari, 5 Juli…
MONITOR, Bandung - Badan Usaha Milik Ansor (BUMA) mulai bergeliat dengan membuka usaha konveksi di…
MONITOR, Makassar - Balai Besar Veteriner (BBVet) Maros memperketat standar pelayanan publik melalui sistem digital…
MONITOR, Jakarta - Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 mencatat sejarah baru dengan hadirnya tiga kebijakan…