Mendes PDTT Paparkan Pentingnya Perencanaan dan Program Kerja

MONITOR, Bogor – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menjelaskan akan pentingnya perencanaan sebelum memulai suatu pekerjaan.

Melalui perencanaan tersebut, dapat diketahui target yang ingin dicapai sekaligus langkah-langkahnya selama satu hingga lima tahun kedepan di Kemendes PDTT.

Ini dikatakan Menteri Halim saat membuka acara rapat konsolidasi internal Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan (Ditjen PKP) di Hotel Rancamaya, Bogor Jawa Barat.

“Kalau pekerjaan yang kita laksanakan benar dan bagus karena perencanaannya benar dan bagus juga akan memberi kemudahan kita dalam pertanggungjawaban,” ungkap Menteri Halim di Bogor, Jawa Barat, Senin (10/2) malam.

Menteri Halim juga menjelaskan pentingnya program kerja yang spesifik sekaligus adanya sebuah penekanan agar setiap yang sudah direncanakan dapat terlaksana sesuai ekspektasi.

Dengan begitu, kata Menteri Halim, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Ditjen PKP Kemendes PDTT untuk mengentaskan 10 ribu desa tertinggal menjadi berkembang dan mendorong 5 ribu desa berkembang menjadi mandiri, akan tercapai.

“Fokus saja tanpa ada penekanan tidak akan bisa berjalan dengan baik, penekanan saja tanpa ada focusing pasti tidak akan terarah kegiatan yang akan kita laksanakan,” kata Gus Menteri, sapaan akrabnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Menteri Halim juga meminta agar semua pihak terlibat aktif mendukung dan mensukseskan program-program Ditjen PKP sebagaimana telah dirumuskan dan ditetapkan bersama-sama.

“Saya mengajak kita semua untuk bergotong royong mensukseskan program-program di Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal PKP Kemendes PDTT Harlina Sulistyorini menuturkan target yang dicanangkan oleh Ditjen PKP tahun 2020-2024 adalah pengentasan 10.000 Desa Tertinggal dan meningkatkan 5.000 Desa Mandiri. Selanjutnya revitalisasi 60 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional.

Selain itu, menargetkan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama untuk kategori berkembang, dari 200 pada tahun 2019 menjadi 300 pada tahun 2024. Kategori maju, jadi 200 pada tahun 2024 yang sebelumnya hanya 120 pada tahun 2019.