IPW: Apapun Resikonya, Pemerintah Harus Memulangkan Eks ISIS ke Tanah Air

MONITOR, Jakarta – Ind Police Watch atau IPW angkat bicara terkait polemik wacana pemulangan warga Indonesia eks ISIS dari Suriah. Menurut Ketua Presidium IPW, Neta S Pane jika wacana tersebut terealisasi maka dipastikan bakal merepotkan aparat keamanan.

“Pemulangan warga Indonesia eks ISIS dari Suriah akan merepotkan aparat keamanan, terutama Polri. Apalagi dalam waktu dekat Bangsa Indonesia akan melangsungkan Pilkada Serentak di sejumlah daerah, tentunya keberadaan eks ISIS itu menjadi ancaman tersendiri bagi keamanan, mengingat sebagian besar dari mereka adalah ahli pembuat bom dan ahli teror,” kata Neta dalam keterangan tertulisnya. Selasa (11/2/2020).

Namun Ind Police Watch (IPW) menilai, apa pun risikonya, pemerintah Presiden Jokowi harus memulangkan mereka ke tanah air karena UUD 45 tidak mengenal “negara boleh membuang warga negaranya” kecuali warga negaranya tersebut sudah mendapatkan suaka di negara lain.

“Jika warga negaranya terlantar di negara lain pemerintah Presiden Jokowi wajib mengembalikannya ke tanah air. Ada pun pelanggaran hukum yang dilakukannya tetap harus diproses aparat penegak hukum di Indonesia. Polri tentunya punya data data lengkap tentang semua itu,” tegasnya.

Dalam kasus ini, tambah Neta pemerintah Presiden Jokowi harus menyelamatkan anak-anak dan wanita yang tidak berdosa, yang dibawa oleh orang tua maupun suaminya ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS.

Untuk itu Neta meminta Polri dan BNPT mendata secara komperhensif seberapa banyak WNI yang bergabung dengan ISIS. Soalnya, selama ini datanya masih simpang siur. Ada yang mengatakan 500 hingga 600 orang di Suriah dan ada yang mengatakan 500 orang lainnya masih tersebar di luar Suriah.

“Dari jumlah itu, berapa jumlah anak anak dan wanita. Lalu berapa jumlah anak anak WNI yang lahir di Suriah dari orang tuanya yang eks ISIS. Sesuai UU No 35 tentang Perlindungan Anak, mereka ini harus dilindungi oleh negara. Presiden Jokowi harus paham soal ini dan jangan menyepelekannya,” paparnya.

“Rusia misalnya, belum lama ini sudah memulangkan 200 anak anak warga negaranya yang orang tuanya bergabung ke ISIS di Suriah. Begitu juga Kazakhstan, Austria, Jerman, Prancis, Belgia, Swedia, Norwegia dll, mengembalikan anak anaknya lewat Palang Merah Internasional. Sementara Indonesia belum melakukan apapun dan masih asyik berpolemik di dalam negeri,” tambahnya.

Neta mengungkapkan kembalinya eks Kombatan ISIS itu memang akan membawa persoalan baru bagi bangsa Indonesia, terutama dalam hal ancaman keamanan dimana Indonesia pernah bertubi tubi mendapat serangan teror.

Untuk itu Polri perlu menyiapkan strategi baru untuk melokalisir gerakan mereka agar aksi aksi teror tidak terjadi sepulangnya mereka ke tanah air. Pemerintah Presiden Jokowi dan BNPT bersama Polri perlu membuat program baru deradikalisasi terhadap mereka.

“Bangsa Indonesia sebenarnya punya kemampuan untuk melakukan program deradikalisasi tersebut. Sejarah panjang Indonesia menunjukkan aksi aksi sparatis sempat marak di sejumlah daerah dan berhasil diamankan dan dikendalikan, terakhir pemerintah berhasil mengamankan Aceh dari sparatis Gerakan Aceh Merdeka,” kata Neta.

“Sebab itu Pemerintah Presiden Jokowi, BNPT dan Polri tidak perlu ragu mengembalikan anak anak bangsa yang terlantar di Suriah tersebut. Bangsa ini punya kemampuan untuk menanggulanginya,” tandas Neta.

Neta meminta Presiden Jokowi tidak perlu mengulang sejarah rezim Soeharto dimana orang-orang yang dituduh PKI dibiarkan terlantar di luar negeri tanpa kewarganegaraan dan tanpa tanah air. “Padahal mereka juga anak anak bangsa yang patut diurus dan dilindungi negara sesuai UUD 45,” pungkasnya.