DPD Harap Pemerintah Antisipasi Perkembangan Globalisasi dan Teknologi Informasi

MONITOR, Jakarta – Derasnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi informasi sudah mencapai taraf revolusi digital. 
Komite III DPD RI berharap pemerintah segera antisipasi terhadap perkembangan globalisasi dan teknologi informasi.

Ketua Komite III DPD Bambang Sutrisno mengatakan berbagai berita palsu atau hoax harus diantisipasi agar tidak mengganggu kerukunan umat beragama. Demikian juga dialog antar tokoh agama harus berdampak hingga ke umat. 

“Toleransi menjadi hal yang wajib dibangun dalam bingkai semangat NKRI. Tentunya Kementerian Agama merupakan gugus terdepan yang perlu didukung kita semua dalam menjalankan progam kerja yang telah direncanakan,” kata Bambang saat RDP dengan Menteri Agama Fachrul Razi di Gedung DPD, Senayan, Senin (10/2).

Bambang juga mengapresiasi kerja keras Kementerian Agama dalam menjalankan tugasnya selama ini yang sudah berjalan dengan baik. 

“Selama ini Kementerian Agama telah membantu Presiden dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang agama. Kami hendak menyampaikan apresiasi atas kerja keras yang selama ini sudah berjalan dengan baik,” papar dia.

Secara kelembagaan, imbuh dia, Kementerian Agama telah membangun reformasi birokrasi serta sistem integritas kelembagaan yang kuat. Kementerian Agama sendiri, secara regulasi telah memiliki berbagai upaya mewujudkan hal tersebut, salah satunya dengan terbitnya Instruksi Menteri Agama Nomor 2 tahun 2019 terkait Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja. 

“Ketentuan itu agar terdapat sistem yang akuntabel pada publik dan integritas aparatur dalam melaksanakan tugasnya. Kita juga mengakui bahwa dalam realisasinya tidaklah mudah, sehingga menuntut partisipasi publik untuk berkontribusi di dalam pengawasannya,” kata senator asal Jawa Tengah itu.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menjelaskan posisi DPD RI sangat tepat dalam mensosialisasikan kerja pemerintah kepada masyarakat. Lantaran, DPD RI yang bukan berasal dari partai politik tidak ada intervensi dari luar. 

“Salah satu pintu untuk mensosialisasikan ke masyarakat yang paling tepat adalah DPD. DPD sangat tepat karena bukan dari partai politik,” sebut Najamuddin.

Sementara itu, Menteri Agama Fachrul Razi menjelaskan kegiatan prioritas rencana kerja pemerintah (RKP) Kementerian Agama tahun 2020 anggaran yang dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan bidang agama dan pendidikan keagamaan. 

RKP Kementerian Agama tahun 2020, merupakan RKP tahun pertama dari pelaksanaan RPJMN tahun 2020-2024 dan bagian dari renstra Kementerian Agama. 

“RKP tahun 2020 yang disusun harus mencerminkan kelanjutan dari capaian yang diperoleh pada lima tahun sebelumnya sebagai landasan dalam pelaksanaan RPJMN,” ungkapnya.

Fachrul juga mengungkapkan tentang penambahan 10.000 kuota haji diberikan mendadak oleh pemerintah Arab Saudi, di satu sisi menjadi hal yang positif. Hal ini akan berpengaruh pada berkurangnya lama waktu tunggu pemberangkatan calon jemaah haji. 

“Di sisi lain pemerintah juga mengalami kesulitan, karena berimplikasi kepada ketidaksiapan anggaran yang harus dipenuhi dalam waktu singkat,” pungkasnya.