PARLEMEN

Sekjen DPD RI Ingatkan Kembali Peran Pers Sebagai Pilar Keempat Demokrasi

MONITOR, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Reydonnyzar Moenek atau yang biasa disapa Donny mengatakan, era digital dan media sosial (Medsos) harus menjadi peluang dan panggilan sejarah bagi media mainstream formal dan legal.

Terutama, sambung dia, untuk menyuguhkan berita-berita yang benar, mencerdaskan, mencerahkan sekaligus meluruskan berita-berita hoaks, fitnah, caci-maki, dan sebagainya agar kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara ini tetap harmonis, damai dalam bingkai NKRI.

Insan pers harus terus-menerus meningkatkan kedewasaannya untuk membuat berita yang objektif, proporsional, profesional, dan selalu mengedepankan cover both side (keberimbangan berita) yang bertanggung jawab.

“Jadi, atas nama Kesekjenan DPD RI saya mengucapkan selamat Hari Pers Nasional (HPN). Apalagi pers ini telah berkontribusi besar mewujudkan cita-cita kemerdekaan RI dan menjaga keutuhan NKRI hingga hari ini,”kata Donny dalam keterangan tertulisnya memperingati Hari Pers Nasional (HPN), Minggu (9/2).

Karena itu, Donny menilai Hari Pers yang diperingati pada 9 Februari 2020 sangat dibutuhkan untuk mengenang dan menghargai sejarah pers nasional sebagai kekuatan demokrasi keempat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Terlebih di tengah derasnya berita hoaks di media sosial saat ini. “Fungsi pers tidak dapat dibantah untuk menjawab, mengonfirmasi dan mengklarifikasi berita-berita Medsos yang distortif, cenderung menyimpang dari fakta yang sebenarnya, dan mengancam disintegrasi bangsa,” paparnya.

Selain itu, ia meyakini pers sangat berperan besar untuk efektivitas penyelenggaraan pembangunan, harmonisasi, dan stabilitas di daerah. Dan itu, imbuh dia, sejalan dengan tugas-tugas konstitusional DPD, terutama dalam penyusunan regulasi atau peraturan perundang-undangan terkait daerah.

“Pilar Demokrasi tetap menghargai berita-berita yang berbasis opini dan persepsi di media sosial maupun media mainstream sepanjang tidak membenturkan dinamika masyarakat, merusak persatuan dan keutuhan NKRI,” ucapnya.

Yang terpenting lagi, lanjut Donny, pers juga harus menjadi pilar demokrasi dan demokratisasi dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. 

“Saya percaya pers mainstream berperan besar dan signifikan di tengah kebebasan media sosial saat ini. Sebab, kebebasan bukan berarti tanpa batas,” pungkasnya.

Recent Posts

Kasus Yogi Mentawai: Ombudsman Dorong Negara Kedepankan Pembinaan

MONITOR, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia menaruh perhatian terhadap perkara Yogi Gilang Arya Setia, warga…

4 jam yang lalu

Kuasa Hukum UIN Jakarta: Penataan SIP Pamulang Bagian dari Pengamanan Aset Negara

MONITOR, Jakarta - Kuasa Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Alwanih, S.H., M.H., menegaskan penataan dan…

4 jam yang lalu

Jelang ESDP 2027, Kemnaker dan IM Japan Perkuat Kesiapan Peserta Pemagangan Indonesia

MONITOR, Tokyo – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama International Manpower Development Organization (IM Japan) membahas kesiapan…

10 jam yang lalu

Menteri UMKM Pastikan Banpres bagi UMKM Terdampak Bencana Sumatera Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan Bantuan Presiden…

13 jam yang lalu

Danantara Indonesia Tinjau Integrasi Tiga Pilar Layanan Jasa Marga untuk Tingkatkan Customer Experience

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk memperkuat integrasi tiga pilar layanan, yaitu layanan preservasi,…

20 jam yang lalu

Momentum Muktamar NU ke-35, HEBITREN Buka Jalan Investasi Peternakan Berbasis Pesantren

MONITOR, JOMBANG - Momentum Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas,…

20 jam yang lalu