PEMERINTAHAN

Mentan: Produksi Padi Nasional Terancam Jika Alih Fungsi Lahan Tidak Dikendalikan

MONITOR, Makasar – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memberikan kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Jumat (7/2/2020). Pada kesempatan itu, Mentan Syahrul mengajak mahasiswa untuk menyiapkan diri menghadapi dinamika termasuk tantangan dalam dunia pertanian, yaitu alih fungsi lahan.

“Produksi padi nasional ke depan terancam jika laju alih fungsi lahan pangan khususnya sawah menjadi non sawah tidak dikendalikan,” kata Syahrul yang meraih doktor hukum di FH Unhas dengan judul Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pengawasan Fungsional pada Pemerintahan Provinsi Sulawesi.

Padahal, Pemerintah menurut Mentan Syahrul sebetulnya sudah berupaya melindungi lahan sawah produktif dengan membuat undang-undang Nomor 41 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

“Bukan hanya itu saja, Bapak Presiden juga sudah menandatangani Perpres 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Ini adalah bukti keseriusan dan komitmen kita bersama bahwa urusan alih fungsi lahan harus kita lawan,” ujar Syahrul.

Sementara itu, Dekan FH Unhas Farida Patittingi menyampaikan bahwa Pemkab/Pemkot menjadi ujung tombak dalam pengendalian alih lahan tersebut dengan menerbitkan Perda tentang Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

Setidaknya, sampai saat ini sudah ada 67 Kabupaten/ Kota yang sudah menerbitkan Perda tentang Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dan 221 Kabupaten/Kota yang menetapkan LP2B dalam Perda RTRW dari 416 kabupaten dan 98 kota yang ada di Indonesia.

“Pertanian bukan hanya masa depan, tapi juga martabat suatu bangsa. Oleh karena itu, kita jaga bersama keberlangsungannya. Dan tugas itu berada di pundak adik-adik semua, sebagai penerus” kata Syahrul.

Mentan Syahrul yang juga Ketua IKA FH Unhas berpesan kepada mahasiswa yang hadir agar memiliki karakter yang tangguh, kompetensi yang mumpuni, bisa berkolaborasi, tidak takut untuk berkompetisi, dan mengasah ketajaman literasi.

“Itu semua harus dipenuhi karena pertanian di masa depan akan sangat berbeda dengan pertanian zaman dulu dan sekarang. Kita tidak bisa menghindar dari digitalisasi dan kompetisi yang keras,” pungkas Syahrul.

Recent Posts

Hapus Larangan Siaran Langsung Persidangan, DPR Dinilai Jamin Keterbukaan Informasi dan Transparansi

MONITOR, Jakarta - DPR RI dan Pemerintah sepakat menghapus ketentuan yang melarang publikasi siaran langsung…

3 jam yang lalu

Soroti Penyalahgunaan Mobil Dinas, DPR Dorong Polri Beri Sanksi Agar Jadi Pelajaran

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka, menyesalkan insiden penyalahgunaan kendaraan dinas…

4 jam yang lalu

Pemerintah Belum Resmi Tetapkan Haji Jalur Laut, Tapi Peluang Terbuka

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa pemerintah belum menetapkan agenda resmi untuk…

5 jam yang lalu

DPR Ungkap Kebijakan Jam Sekolah Lebih Pagi Harus Dibarengi Pendekatan Psikososial

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina menanggapi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov)…

7 jam yang lalu

Kemenperin dan PT IMIP Buka Kelas Beasiswa

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk terus menjalankan kebijakan hilirisasi industri karena berperan penting…

8 jam yang lalu

Kloter Terakhir Terbang dari Madinah, Ketua PPIH Bersyukur Fase Pemulangan Lancar

MONITOR, Madinah - Fase pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari Daerah…

8 jam yang lalu