POLITIK

Gerindra Minta Pemerintah Pastikan Status WNI Eks ISIS Sebelum Dipulangkan

MONITOR, Jakarta – Wacana pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk memulangkan 600 warga negara eks ISIS ke Indonesia terus menuai perhatian.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani misalnya. Ia meminta agar pemerintah untuk memastikan terlebih dahulu status kewarganegaraannya.

“Mereka kan pergi ke Suriah bergabung ISIS itu ada dengan tujuan tertentu kemudian mereka terkatung-katung, saya tidak tau apakah status mereka masih WNI atau non warga negara,” kata Muzani kepada wartawan usai menghadiri acara pemberian santunan kepada 1.000 anak yatim piatu, di Nusantara IV, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (6/2).

Bila ke semua eks ISIS masih berstatus sebagai warga negara Indonesia, imbuh Muzani, maka itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasi kepulangan mereka ke tanah air.

“Kalau mereka statusnya WNI, maka tentu saja adalah menjadi tanggung jawab kita apapun tujuan mereka ke Suriah untuk kembali ke sini,” papar pria yang menjabat sebagai wakil ketua MPR RI itu.

Sementara itu, mengenai paham ideologi para eks ISIS, lanjut dia, pemerintah tentunya akan mengambil upaya-upaya antisipasi dengan melakukan pembinaan ideologi kebangsaan kembali.

“Kalau ada ideologi yang keliru dan bahkan salah dikembangkan dan bertentangan dengan ideologi Pancasila, maka itu harus dibenarkan sampai pada titik tertentu bahwa ideologi (ISIS) itu salah dan keliru,” ucapnya.

Dalam kesempatannya juga, disinggung mengenai kegiatan pemberian santunan kepada anak yatim piatu yang dilakukan partai melalui fraksi Gerindra, Muzani mengatakan bahwa hal itu merupakan rangkaian acara kegiatan memperingati hari ulang tahun Partai Gerindra ke-12.

“Doakan kita semua, semua pejabat-pejabat Partai Gerindra amanah, terhindar dari bahaya. Kita sama-sama berdoa semoga pemimpin Partai Gerindra dijaga kesehatannya,” ucapnya.

“Semua anggota DPR Gerindra dijaga keselamatannya oleh Allah. Semoga Partai Gerindra semakin jaya,” pungkas dia.

Recent Posts

DPR Ungkap Kebijakan Jam Sekolah Lebih Pagi Harus Dibarengi Pendekatan Psikososial

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina menanggapi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov)…

14 menit yang lalu

Kemenperin dan PT IMIP Buka Kelas Beasiswa

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk terus menjalankan kebijakan hilirisasi industri karena berperan penting…

57 menit yang lalu

Kloter Terakhir Terbang dari Madinah, Ketua PPIH Bersyukur Fase Pemulangan Lancar

MONITOR, Madinah - Fase pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari Daerah…

2 jam yang lalu

Realisasi BOS Pesantren 2025 Capai Rp 196,8 Miliar

MONITOR, Jakarta - Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang pendidikan pesantren tahun ini…

3 jam yang lalu

Tunjangan Guru PAI Non ASN Naik Rp500 Ribu, Pencairan Dirapel

MONITOR, Jakarta - Ada kabar baik dari Kementerian Agama untuk guru Pendidikan Agama Islam (PAI)…

11 jam yang lalu

Bela Rakyat, DPR Akan Fasilitasi Penyelesaian Polemik Tutupnya Pusat Kebugaran yang Rugikan 1.000 Konsumen

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim menyoroti polemik penutupan seluruh…

12 jam yang lalu