MONITOR, Jakarta – Calon wakil gubernur (cawagub) dari Fraksi Gerindra Ahmad Riza Patria kembali melakukan safari politiknya ke sejumlah fraksi di DPRD DKI. Kali ini, Riza menyambangi Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta. Selasa (4/2/2020).
Kepada Riza Patria, Fraksi Demokrat meminta agar kegiatan pokok pikiran (pokir) yang selama ini di tiadakan bisa dihidupkan kembali.
“Kalau memang Riza Patria ditakdirkan menjadi Wagub DKI, maka harus bisa memperjuangkan dan menghidupkan kembali kegiatan pikir,” ungkap anggota Fraksi Demokrat DKI, Neneng Nurhasanah diacara kunjungan Riza Patria ke Fraksi Demokrat Selasa (4/1).
Disampaikan Neneng, kegiatan pokir ini sangat diharapkan bisa dihidupkan kembali oleh semua anggota dewan, karena hal ini berkaitan dengan usulan kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui keterwakilannya di dewan.
“Karena kegiatan pokir ini berkaitan dengan aspirasi masyarakat yang tidak bisa disalurkan semuanya hanya melalui musrembang,”jelasnya.
Bagaimana respon Riza Patria dengan tuntutan pokir bisa dihidupkan ?
“Saya kira ini harus dilihat dulu aturan perundang-undangannya kalau memang bisa dihidupkan kenapa tidak dihidupkan,”jawab Riza Patria.
Riza menyatakan penerapan pokir bisa dilakukan tergantung cara DPRD DKI bisa meyakinkan kembali masyarakat dan aparat penegak hukum. Terutama soal sentimen negatif pokir dengan anggaran yang tinggi.
Sekedar diketahui polemik pokir mencuat bersamaan dengan terjadinya polemik pembahasan rancangan pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) DKI 2015 lalu. Salah satu penyebabnya, keputusan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang tak lagi mengakomodasi pokir DPRD dalam draf RAPBD.
Hal ini yang kemudian membuat marah anggota DPRD DKI. Mereka menilai Ahok (sapaan Basuki) telah melanggar peraturan. Saat itu, Ahok menganggap besaran jumlah pokir yang diusulkan oleh DPRD mencapai Rp 8,8 triliun. Ia menganggap besaran jumlah itu tidak masuk akal.
