Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2019)
MONITOR, Jakarta – Kinerja Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI kembali dipertanyakan oleh kalangan DPRD DKI. Menyusul banyaknya kebijakan keliru yang dikeluarkan oleh Gubernur Jakarta Anies Baswedan.
Para wakil rakyat Jakarta menilai seharusnya TGUPP yang dibentuk Anies itu, bisa memberikan masukan yang positif sehingga Anies tak keliru dalam mengeluarkan kebijakan.
“Dengan adanya TGUPP seharusnya Pak Anies tidak keliru dalam mengeluarkan kebijakan. Karena TGUPP bentukan Anies ini kan tugasnya memberi masukan kepada Anies,”ungkap Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono kepada MONITOR, Minggu (1/2).
Kata Mujiyono, Anies saat ini mempunyai 50 orang TGUPP yang punya keahlian di bidangnya masing-masing. Dengan 50 orang tenaga ‘pembisik’, sangat disayangkan kalau Anies masih saja keliru dalam memutuskan sesuatu.
“Soalnya Pak Anies ini bukan satu kali keliru dalam memutuskan kebijakan, tapi berulangkali. Kalau ini terus terulang, saya khawatir kepercayaan masyarakat Jakarta atas kepemimpinan Pak Anies bisa terus berkurang,”terangnya.
Oleh karena itu, dijelaskan politisi Partai Demokrat ini, Anies harus mengevaluasi kerja TGUPP dan seluruh jajarannya.
“Saya kira tak hanya kerja TGUPP yang harus dievaluasi. Tapi semua jajaran bawahan Anies wajib di evaluasi sehingga tak ada lagi ada laporan Asal Bapak Senang (ABS),”pungkasnya.
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina menanggapi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov)…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk terus menjalankan kebijakan hilirisasi industri karena berperan penting…
MONITOR, Madinah - Fase pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari Daerah…
MONITOR, Jakarta - Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang pendidikan pesantren tahun ini…
MONITOR, Jakarta - Ada kabar baik dari Kementerian Agama untuk guru Pendidikan Agama Islam (PAI)…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim menyoroti polemik penutupan seluruh…