MEGAPOLITAN

Demokrat, PAN, PKB dan PPP Resmi Berkoalisi di Pilwakot Depok

MONITOR, Depok – Partai Demokrat, PAN, PKB dan PPP secara resmi mendeklarasikan untuk berkoalisi pada Pilwalkot Depok yang akan berlangsung pada September 2020 mendatang.

Deklarasi keempat partai tersebut ditandai dengan Memorandum of Understanding (MoU) oleh ke empat pimpinan partai tersebut berlangsung di Hotel Bumi Wiyata, Beji, Depok, Sabtu (1/2).

Ketua DPC Demokrat Depok Edi Sitorus selaku juru bicara (Jubir) koalisi mengatakan, empat partai politik tersebut telah sepakat untuk membangun Depok lebih baik lagi, maka dari itu berkoalisi.

“Kita koalisi karena partai besar. Koalisi ini semua parpol sudah diberikan kewenangan dan kita sudah berkoordinasi dari DPP masing masing,” kata Edi kepada MONITOR di Hotel Bumi, Sabtu (1/2).

Menurut Edi, empat parpol yang tergabung dalam Koalisi Tertata ini belum mengusulkan nama calon wali kota dan wakil wali kota. Sebab, lanjut dia, belum diusulkan nama calonnya. Empat parpol ini akan melakukan telaah terlebih dahulu siapa yang akan diusung.

“Kita belum usulkan nama calon wali kota dan wakil wali kota, kita telaah dulu,” ujarnya.

Masih di lokasi yang sama, ketua DPC PPP Depok Qonita Lutfiya mengatakan, dalam koalisi ini telah dibuat kesepakatan dan menyikapi untuk Pilkada 2020.

Kesepakatan tersebut, jelas dia, ada tiga poin yang dibuat bersama yaitu, pertama, menetapkan visi dan misi sebagai acuan menentukan kepala daerah pada Pilkada 2020.

Kedua, sepakat membuat keputusan bersama dalam menentukan kepala daerah untuk pilkada Depok.

Lalu ketiga, koalisi ini dibentuk bertujuan untuk mencipatakan Kota Depok tetib, taat, dan takwa (Tertata) dan unggul sesungguhnya.

“Kesepakatan ini keputusan bersama yang bersifat berkekuatan hukum tetap,” katanya.

Qonita menambahkan, terbentuknya koalisi itu karena empat parpol ada kesamaan visi dan misi untuk mengwujudkan Depok lebih baik lagi.

Recent Posts

Kemenag Tegaskan Tidak Ada Kebijakan Uang Kas Masjid Dikelola Pemerintah

MONITOR, Jakarta - Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP) Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar,…

9 jam yang lalu

Pemerintah-DPR Sahkan RUU PPRT Jadi Undang-Undang

MONITOR, Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)…

11 jam yang lalu

DPR Sahkan UU PPRT Serta UU Pelindungan Saksi dan Korban

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani hari ini memimpin Rapat Paripurna DPR RI.…

13 jam yang lalu

Hari Kartini 2026, Puan: Perempuan Bukan Objek Tapi Subjek Aktif yang Ikut Tentukan Perjalanan RI

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara soal peran perempuan dalam peringatan Hari…

13 jam yang lalu

Kejadian Toko Mama Khas Banjar Jadi Pelajaran Pentingnya Kolaborasi Kebijakan UMKM

MONITOR, Banjarbaru – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan bahwa penguatan sektor UMKM sebagai…

13 jam yang lalu

Kemenperin Pacu Industri Capai NZE 2050, Lima Pilar Reduksi Emisi Jadi Kunci Transformasi Hijau

MONITOR, Jakarta — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mempercepat transformasi industri nasional menuju target Net Zero Emission (NZE)…

18 jam yang lalu